Terms and Conditions

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36  Tahun 2014 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Optikal.

Persyaratan Umum

1. Optikal adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan refraksi, pelayanan optisi, dan/atau pelayanan lensa kontak.
2. Setiap penyelenggaraan optikal wajib memperoleh izin dari Pemerintah Daerah.

Sistem mekanisme dan prosedur

1. Pemohon Mengakses laman SICANTIK CLOUD di alamat sicantikui.layanan.go.id untuk mendaftarkan permohonan serta melampirkan persyaratan.
2. Apabila persyaratan administrasi telah lengkap maka DPMPTSP memproses rekomendasi teknis kepada Dinas Kesehatan.
3. Dinas Kesehatan melakukan peninjauan lokasi dan/atau rapat pembahasan jika diperlukan.
4. Rapat  pembahasan  sebagaimana dimaksud angka 3 dapat difasilitasi/dikoordinasikan oleh DPMPTSP.
5. Dinas Kesehatan memberikan jawaban secara tertulis dan/atau melakukan notifikasi melalui Aplikasi SICANTIK CLOUD atas pengajuan rekomendasi teknis baik yang dapat disetujui maupun yang ditolak.
6. Apabila Dinas Kesehatan menyatakan bahwa permohonan rekomendasi teknis ditolak, maka DPMPTSP menerbitkan Surat Penolakan dan menyerahkan atau mengemailkannya kepada pemohon apabila telah berlaku tanda tangan secara elektronik.
7. Apabila semua persyaratan administrasi dan teknis telah dinyatakan lengkap maka DPMPTSP menerbitkan Surat Izin Optikal dan menyerahkan atau mengemailkannya kepada pemohon apabila telah berlaku tanda tangan secara elektronik.

Jangka waktu penyelesaian

1. 4 (empat) hari kerja kajian teknis
2. 3 (tiga) hari kerja setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.

Biaya tarif

Rp. 0 (nol) Rupiah.

Persyaratan Izin Baru dan Perpanjangan

1. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari lembaga OSS.
2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang telah berlaku efektif dari lembaga OSS.
3. Izin Mendirikan Bangunan (IMB.
4. Kartu Tanda Penduduk (KTP).
5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
6. Foto copy Bukti Kepemilikan Tanah atau Sewa bagi tanah dan bangunan yang bukan milik sendiri.
7. Pernyataan kesediaan refraksionis optisien atau optometris untuk menjadi penanggung jawab pada optikal yang akan didirikan.
8. Foto copy Surat Tanda Registrasi (STR) Refraksionis Optisien atau Optometris.
9. Foto copy Surat Izin Praktik (SIP) atau surat keterangan Surat Izin Praktik (SIP) dalam proses penerbit izin dari instansi yang berwenang.
10. Daftar sarana dan peralatan yang akan digunakan.foto copy perjanjian kerjasama dengan laboratorium dispensing bagi optikal yang tidak memiliki laboratorium.
11. Rekomendasi dari asosiasi optikal setempat.
12. Izin Optikal yang lama (untuk perpanjangan).

Persyaratan Perubahan Izin

1. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari lembaga OSS. (untuk perubahan kepemilikan)
2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang telah berlaku efektif dari lembaga OSS. (untuk perubahan kepemilikan)
3. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
4. Kartu Tanda Penduduk (KTP). (untuk perubahan kepemilikan)
5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). (untuk perubahan kepemilikan).
6. Foto Copy Bukti Kepemilikan Tanah atau Sewa bagi tanah dan bangunan yang bukan milik sendiri.
7. Surat keterangan pindah alamat/perubahan kepemilikan/ perubahan refraksionis optisien atau optometris penanggung jawab/ perubahan nama optikal.
8. Rekomendasi dari asosiasi optikal setempat.