Terms and Conditions

Dasar Hukum

1.    Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2.    Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

3.    Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi;

4.    Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif.

a. Persyaratan Umum

1.    Pelaku Usaha Perorangan :

a.    Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid).

b.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     e-mail

d.    Nomor handphone aktif

2.    Pelaku Usaha Badan Usaha :

a.    Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid) penanggung jawab (direktur utama/direktur).

b.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi penanggung jawab (direktur utama/direktur). dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

d.    Akta Pendirian Perusahaan/akta perubahan.

e.     Pengesahan AHU dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.

f.     e-mail badan usaha.

Sistem, mekanisme dan prosedur

1.    Pemohon mengajukan permohonan hak akses OSS RBA oss.go.id

2.    Pemohon mengajukan perizinan usaha dengan mengisi/ menginput data pemohon

3.    Pemohon mengisi data usaha

4.    Pemohon mengisi daftar kegiatan usaha

5.    Memverifikasi pemenuhan persyaratan dan melakukan peninjauan lapangan dan output berupa Persetujuan persyaratan dari daftar kegiatan usaha oleh Dinas teknis

6.    Melakukan verifikasi data usaha dan persetujuan daftar kegiatan usaha

7.     Pemohon Mendapatkan dan mencetak   izin/surat penolakan

Jangka waktu penyelesaian

14 (empat belas) Hari

Biaya/tarif

Rp. 0 (Nol Rupiah)

Dasar Hukum

1.    Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2.    Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

3.    Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi;

a. Persyaratan Umum

1.    Pelaku Usaha Perorangan :

a.    Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid).

b.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     e-mail

d.    Nomor handphone aktif

2.    Pelaku Usaha Badan Usaha :

a.    Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid) penanggung jawab (direktur utama/direktur).

b.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi penanggung jawab (direktur utama/direktur). dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

d.    Akta Pendirian Perusahaan/akta perubahan.

e.     Pengesahan AHU dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.

f.     e-mail badan usaha.

Sistem, mekanisme dan prosedur

1.    Pemohon mengajukan permohonan hak akses OSS RBA oss.go.id

2.    Pemohon mengajukan perizinan usaha dengan mengisi/ menginput data pemohon

3.    Pemohon mengisi data usaha

4.    Pemohon mengisi daftar kegiatan usaha

5.    Memverifikasi pemenuhan persyaratan dan melakukan peninjauan lapangan dan output berupa Persetujuan persyaratan dari daftar kegiatan usaha oleh Dinas teknis

6.    Melakukan verifikasi data usaha dan persetujuan daftar kegiatan usaha

7.     Pemohon Mendapatkan dan mencetak   izin/surat penolakan

Jangka waktu penyelesaian

14 (empat belas) Hari

Biaya/tarif

Rp. 0 (Nol Rupiah)

Dasar Hukum

1.    Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2.    Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

3.    Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi;

a. Persyaratan Umum

1.    Pelaku Usaha Perorangan :

a.    Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid).

b.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     e-mail

d.    Nomor handphone aktif

2.    Pelaku Usaha Badan Usaha :

a.    Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid) penanggung jawab (direktur utama/direktur).

b.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi penanggung jawab (direktur utama/direktur). dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

d.    Akta Pendirian Perusahaan/akta perubahan.

e.     Pengesahan AHU dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.

f.     e-mail badan usaha.

Sistem, mekanisme dan prosedur

1.    Pemohon mengajukan permohonan hak akses OSS RBA oss.go.id

2.    Pemohon mengajukan perizinan usaha dengan mengisi/ menginput data pemohon

3.    Pemohon mengisi data usaha

4.    Pemohon mengisi daftar kegiatan usaha

5.    Memverifikasi pemenuhan persyaratan dan melakukan peninjauan lapangan dan output berupa Persetujuan persyaratan dari daftar kegiatan usaha oleh Dinas teknis

6.    Melakukan verifikasi data usaha dan persetujuan daftar kegiatan usaha

7.    Pemohon Mendapatkan dan mencetak izin/surat penolakan

Jangka waktu penyelesaian

4 (empat) Hari

Biaya/tarif

Rp. 0 (Nol Rupiah)

Dasar Hukum

1.    Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2.    Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

3.    Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi;

a. Persyaratan Umum

1.    Pelaku Usaha Perorangan :

a.    Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid).

b.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     e-mail

d.    Nomor handphone aktif

2.    Pelaku Usaha Badan Usaha :

a.    Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid) penanggung jawab (direktur utama/direktur).

b.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi penanggung jawab (direktur utama/direktur). dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

d.    Akta Pendirian Perusahaan/akta perubahan.

e.     Pengesahan AHU dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.

f.     e-mail badan usaha.

Sistem, mekanisme dan prosedur

1.    Pemohon mengajukan permohonan hak akses OSS RBA oss.go.id

2.    Pemohon mengajukan perizinan usaha dengan mengisi/ menginput data pemohon

3.    Pemohon mengisi data usaha

4.    Pemohon mengisi daftar kegiatan usaha

5.    Memverifikasi pemenuhan persyaratan dan melakukan peninjauan lapangan dan output berupa Persetujuan persyaratan dari daftar kegiatan usaha oleh Dinas teknis

6.    Melakukan verifikasi data usaha dan persetujuan daftar kegiatan usaha

7.     Pemohon Mendapatkan dan mencetak   izin/surat penolakan

Jangka waktu penyelesaian

4 (empat) Hari

Biaya/tarif

Rp. 0 (Nol Rupiah)

Dasar Hukum

1.    Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2.    Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

3.    Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi;

a. Persyaratan Umum

1.    Pelaku Usaha Perorangan :

a.    Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid).

b.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     e-mail

d.    Nomor handphone aktif

2.    Pelaku Usaha Badan Usaha :

a.    Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid) penanggung jawab (direktur utama/direktur).

b.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi penanggung jawab (direktur utama/direktur). dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

d.    Akta Pendirian Perusahaan/akta perubahan.

e.     Pengesahan AHU dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.

f.     e-mail badan usaha.

Sistem, mekanisme dan prosedur

1.    Pemohon mengajukan permohonan hak akses OSS RBA oss.go.id

2.    Pemohon mengajukan perizinan usaha dengan mengisi/ menginput data pemohon

3.    Pemohon mengisi data usaha

4.    Pemohon mengisi daftar kegiatan usaha

5.    Memverifikasi pemenuhan persyaratan dan melakukan peninjauan lapangan dan output berupa Persetujuan persyaratan dari daftar kegiatan usaha oleh Dinas teknis

6.    Melakukan verifikasi data usaha dan persetujuan daftar kegiatan usaha

7.     Pemohon Mendapatkan dan mencetak   izin/surat penolakan

Jangka waktu penyelesaian

7 (tujuh) Hari

Biaya/tarif

Rp. 0 (Nol Rupiah)

Dasar Hukum

1.    Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2.    Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

3.    Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi;

a. Persyaratan Umum

1.    Pelaku Usaha Perorangan :

a.    Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid).

b.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     e-mail

d.    Nomor handphone aktif

2.    Pelaku Usaha Badan Usaha :

a.    Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid) penanggung jawab (direktur utama/direktur).

b.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi penanggung jawab (direktur utama/direktur). dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

d.    Akta Pendirian Perusahaan/akta perubahan.

e.     Pengesahan AHU dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.

f.     e-mail badan usaha.

Sistem, mekanisme dan prosedur

1.    Pemohon mengajukan permohonan hak akses OSS RBA oss.go.id

2.    Pemohon mengajukan perizinan usaha dengan mengisi/ menginput data pemohon

3.    Pemohon mengisi data usaha

4.    Pemohon mengisi daftar kegiatan usaha

5.    Memverifikasi pemenuhan persyaratan dan melakukan peninjauan lapangan dan output berupa Persetujuan persyaratan dari daftar kegiatan usaha oleh Dinas teknis

6.    Melakukan verifikasi data usaha dan persetujuan daftar kegiatan usaha

7. Pemohon Mendapatkan dan mencetak

    izin/surat penolakan

Jangka waktu penyelesaian

7 (tujuh) Hari

Biaya/tarif

Rp. 0 (Nol Rupiah)

Dasar Hukum

1.    Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2.    Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

3.    Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

a. Persyaratan Umum

1.    Pelaku Usaha Perorangan :

a.    Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid).

b.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     e-mail

d.    Nomor handphone aktif

2.    Pelaku Usaha Badan Usaha :

a.    Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid) penanggung jawab (direktur utama/direktur).

b.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi penanggung jawab (direktur utama/direktur). dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

d.    Akta Pendirian Perusahaan/akta perubahan.

e.     Pengesahan AHU dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.

f.     e-mail badan usaha.

Sistem, mekanisme dan prosedur

1.    Pemohon mengajukan permohonan hak akses OSS RBA oss.go.id

2.    Pemohon mengajukan perizinan usaha dengan mengisi/ menginput data pemohon

3.    Pemohon mengisi data usaha

4.    Pemohon mengisi daftar kegiatan usaha

5.    Memverifikasi pemenuhan persyaratan dan melakukan peninjauan lapangan dan output berupa Persetujuan persyaratan dari daftar kegiatan usaha oleh Dinas teknis

6.    Melakukan verifikasi data usaha dan persetujuan daftar kegiatan usaha

7.    Pemohon Mendapatkan dan mencetak izin/surat penolakan

Jangka waktu penyelesaian

15 (lima belas) Hari

Biaya/tarif

Rp. 0 (Nol Rupiah)

Dasar Hukum

1.    Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2.    Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

3.    Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian;

a. Persyaratan Umum

1.    Pelaku Usaha Perorangan :

a.    Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid).

b.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     e-mail

d.    Nomor handphone aktif

2.    Pelaku Usaha Badan Usaha :

a.    Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid) penanggung jawab (direktur utama/direktur).

b.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi penanggung jawab (direktur utama/direktur). dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

d.    Akta Pendirian Perusahaan/akta perubahan.

e.     Pengesahan AHU dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.

f.     e-mail badan usaha.

Sistem, mekanisme dan prosedur

1.    Pemohon mengajukan permohonan hak akses OSS RBA oss.go.id

2.    Pemohon mengajukan perizinan usaha dengan mengisi/ menginput data pemohon

3.    Pemohon mengisi data usaha

4.    Pemohon mengisi daftar kegiatan usaha

5.    Memverifikasi pemenuhan persyaratan dan melakukan peninjauan lapangan dan output berupa Persetujuan persyaratan dari daftar kegiatan usaha oleh Dinas teknis

6.    Melakukan verifikasi data usaha dan persetujuan daftar kegiatan usaha

7.     Pemohon Mendapatkan dan mencetak   izin/surat penolakan

Jangka waktu penyelesaian

7 (tujuh) Hari

Biaya/tarif

Rp. 0 (Nol Rupiah)

Dasar Hukum

1.    Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2.    Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

3.    Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi;

a. Persyaratan Umum

1.    Pelaku Usaha Perorangan :

a.    Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid).

b.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     e-mail

d.    Nomor handphone aktif

2.    Pelaku Usaha Badan Usaha :

a.    Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid) penanggung jawab (direktur utama/direktur).

b.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi penanggung jawab (direktur utama/direktur). dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

d.    Akta Pendirian Perusahaan/akta perubahan.

e.     Pengesahan AHU dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.

f.     e-mail badan usaha.

Sistem, mekanisme dan prosedur

1.    Pemohon mengajukan permohonan hak akses OSS RBA oss.go.id

2.    Pemohon mengajukan perizinan usaha dengan mengisi/ menginput data pemohon

3.    Pemohon mengisi data usaha

4.    Pemohon mengisi daftar kegiatan usaha

5.    Memverifikasi pemenuhan persyaratan dan melakukan peninjauan lapangan dan output berupa Persetujuan persyaratan dari daftar kegiatan usaha oleh Dinas teknis

6.    Melakukan verifikasi data usaha dan persetujuan daftar kegiatan usaha

7.     Pemohon Mendapatkan dan mencetak   izin/surat penolakan

Jangka waktu penyelesaian

3 (tiga) Hari

Biaya/tarif

Rp. 0 (Nol Rupiah)

Dasar Hukum

1.    Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2.    Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

3.    Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi;

a. Persyaratan Umum

1.    Pelaku Usaha Perorangan :

a.    Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid).

b.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     e-mail

d.    Nomor handphone aktif

2.    Pelaku Usaha Badan Usaha :

a.    Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid) penanggung jawab (direktur utama/direktur).

b.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi penanggung jawab (direktur utama/direktur). dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

d.    Akta Pendirian Perusahaan/akta perubahan.

e.     Pengesahan AHU dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.

f.     e-mail badan usaha.

Sistem, mekanisme dan prosedur

1.    Pemohon mengajukan permohonan hak akses OSS RBA oss.go.id

2.    Pemohon mengajukan perizinan usaha dengan mengisi/ menginput data pemohon

3.    Pemohon mengisi data usaha

4.    Pemohon mengisi daftar kegiatan usaha

5.    Memverifikasi pemenuhan persyaratan dan melakukan peninjauan lapangan dan output berupa Persetujuan persyaratan dari daftar kegiatan usaha oleh Dinas teknis

6.    Melakukan verifikasi data usaha dan persetujuan daftar kegiatan usaha

7.    Pemohon Mendapatkan dan mencetak   izin/surat penolakan

Jangka waktu penyelesaian

3 (tiga) Hari

Biaya/tarif

Rp. 0 (Nol Rupiah)

Dasar Hukum

1.    Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2.    Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

3.    Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi;

a. Persyaratan Umum

1.    Pelaku Usaha Perorangan :

a.    Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid).

b.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     e-mail

d.    Nomor handphone aktif

2.    Pelaku Usaha Badan Usaha :

a.    Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid) penanggung jawab (direktur utama/direktur).

b.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi penanggung jawab (direktur utama/direktur). dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

d.    Akta Pendirian Perusahaan/akta perubahan.

e.     Pengesahan AHU dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.

f.     e-mail badan usaha.

Sistem, mekanisme dan prosedur

1.    Pemohon mengajukan permohonan hak akses OSS RBA oss.go.id

2.    Pemohon mengajukan perizinan usaha dengan mengisi/ menginput data pemohon

3.    Pemohon mengisi data usaha

4.    Pemohon mengisi daftar kegiatan usaha

5.    Memverifikasi pemenuhan persyaratan dan melakukan peninjauan lapangan dan output berupa Persetujuan persyaratan dari daftar kegiatan usaha oleh Dinas teknis

6.    Melakukan verifikasi data usaha dan persetujuan daftar kegiatan usaha

7.     Pemohon Mendapatkan dan mencetak   izin/surat penolakan

Jangka waktu penyelesaian

3 (tiga) Hari

Biaya/tarif

Rp. 0 (Nol Rupiah)

Dasar Hukum

1.    Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2.    Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

3.    Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi;

a. Persyaratan Umum

1.    Pelaku Usaha Perorangan :

a.    Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid).

b.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     e-mail

d.    Nomor handphone aktif

2.    Pelaku Usaha Badan Usaha :

a.    Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid) penanggung jawab (direktur utama/direktur).

b.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi penanggung jawab (direktur utama/direktur). dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

d.    Akta Pendirian Perusahaan/akta perubahan.

e.     Pengesahan AHU dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.

f.     e-mail badan usaha.

Sistem, mekanisme dan prosedur

1.    Pemohon mengajukan permohonan hak akses OSS RBA oss.go.id

2.    Pemohon mengajukan perizinan usaha dengan mengisi/ menginput data pemohon

3.    Pemohon mengisi data usaha

4.    Pemohon mengisi daftar kegiatan usaha

5.    Memverifikasi pemenuhan persyaratan dan melakukan peninjauan lapangan dan output berupa Persetujuan persyaratan dari daftar kegiatan usaha oleh Dinas teknis

6.    Melakukan verifikasi data usaha dan persetujuan daftar kegiatan usaha

7.     Pemohon Mendapatkan dan mencetak   izin/surat penolakan

Jangka waktu penyelesaian

5 (lima) Hari

Biaya/tarif

Rp. 0 (Nol Rupiah)

Dasar Hukum

1.    Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2.    Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

3.    Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi;

a. Persyaratan Umum

1.    Pelaku Usaha Perorangan :

a.    Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid).

b.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     e-mail

d.    Nomor handphone aktif

2.    Pelaku Usaha Badan Usaha :

a.    Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid) penanggung jawab (direktur utama/direktur).

b.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi penanggung jawab (direktur utama/direktur). dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

d.    Akta Pendirian Perusahaan/akta perubahan.

e.     Pengesahan AHU dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.

f.     e-mail badan usaha.

Sistem, mekanisme dan prosedur

1.    Pemohon mengajukan permohonan hak akses OSS RBA oss.go.id

2.    Pemohon mengajukan perizinan usaha dengan mengisi/ menginput data pemohon

3.    Pemohon mengisi data usaha

4.    Pemohon mengisi daftar kegiatan usaha

5.    Memverifikasi pemenuhan persyaratan dan melakukan peninjauan lapangan dan output berupa Persetujuan persyaratan dari daftar kegiatan usaha oleh Dinas teknis

6.    Melakukan verifikasi data usaha dan persetujuan daftar kegiatan usaha

7.     Pemohon Mendapatkan dan mencetak   izin/surat penolakan

Jangka waktu penyelesaian

5 (lima) Hari

Biaya/tarif

Rp. 0 (Nol Rupiah)

Dasar Hukum

1.    Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2.    Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

3.    Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi;

a. Persyaratan Umum

1.    Pelaku Usaha Perorangan :

a.    Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid).

b.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     e-mail

d.    Nomor handphone aktif

2.    Pelaku Usaha Badan Usaha :

a.    Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid) penanggung jawab (direktur utama/direktur).

b.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi penanggung jawab (direktur utama/direktur). dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

d.    Akta Pendirian Perusahaan/akta perubahan.

e.     Pengesahan AHU dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.

f.     e-mail badan usaha.

Sistem, mekanisme dan prosedur

1.    Pemohon mengajukan permohonan hak akses OSS RBA oss.go.id

2.    Pemohon mengajukan perizinan usaha dengan mengisi/ menginput data pemohon

3.    Pemohon mengisi data usaha

4.    Pemohon mengisi daftar kegiatan usaha

5.    Memverifikasi pemenuhan persyaratan dan melakukan peninjauan lapangan dan output berupa Persetujuan persyaratan dari daftar kegiatan usaha oleh Dinas teknis

6.    Melakukan verifikasi data usaha dan persetujuan daftar kegiatan usaha

7.     Pemohon Mendapatkan dan mencetak   izin/surat penolakan

Jangka waktu penyelesaian

5 (lima) Hari

Biaya/tarif

Rp. 0 (Nol Rupiah)

Dasar Hukum

1.    Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2.    Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

3.    Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi;

a. Persyaratan Umum

1.    Pelaku Usaha Perorangan :

a.    Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid).

b.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     e-mail

d.    Nomor handphone aktif

2.    Pelaku Usaha Badan Usaha :

a.    Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid) penanggung jawab (direktur utama/direktur).

b.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi penanggung jawab (direktur utama/direktur). dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

d.    Akta Pendirian Perusahaan/akta perubahan.

e.     Pengesahan AHU dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.

f.     e-mail badan usaha.

Sistem, mekanisme dan prosedur

1.    Pemohon mengajukan permohonan hak akses OSS RBA oss.go.id

2.    Pemohon mengajukan perizinan usaha dengan mengisi/ menginput data pemohon

3.    Pemohon mengisi data usaha

4.    Pemohon mengisi daftar kegiatan usaha

5.    Memverifikasi pemenuhan persyaratan dan melakukan peninjauan lapangan dan output berupa Persetujuan persyaratan dari daftar kegiatan usaha oleh Dinas teknis

6.    Melakukan verifikasi data usaha dan persetujuan daftar kegiatan usaha

7.     Pemohon Mendapatkan dan mencetak   izin/surat penolakan

Jangka waktu penyelesaian

7 (tujuh) Hari

Biaya/tarif

Rp. 0 (Nol Rupiah)

Dasar Hukum

1.    Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2.    Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

3.    Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ekonomi Kreatif;

a. Persyaratan Umum

1.    Pelaku Usaha Perorangan :

a.    Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid).

b.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     e-mail

d.    Nomor handphone aktif

2.    Pelaku Usaha Badan Usaha :

a.    Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid) penanggung jawab (direktur utama/direktur).

b.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi penanggung jawab (direktur utama/direktur). dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

d.    Akta Pendirian Perusahaan/akta perubahan.

e.     Pengesahan AHU dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.

f.     e-mail badan usaha.

Sistem, mekanisme dan prosedur

1.    Pemohon mengajukan permohonan hak akses OSS RBA oss.go.id

2.    Pemohon mengajukan perizinan usaha dengan mengisi/ menginput data pemohon

3.    Pemohon mengisi data usaha

4.    Pemohon mengisi daftar kegiatan usaha

5.    Memverifikasi pemenuhan persyaratan dan melakukan peninjauan lapangan dan output berupa Persetujuan persyaratan dari daftar kegiatan usaha oleh Dinas teknis

6.    Melakukan verifikasi data usaha dan persetujuan daftar kegiatan usaha

7.     Pemohon Mendapatkan dan mencetak   izin/surat penolakan

Jangka waktu penyelesaian

-

Biaya/tarif

Rp. 0 (Nol Rupiah)

Dasar Hukum

1.    Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2.    Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

3.    Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi;

a. Persyaratan Umum

1.    Pelaku Usaha Perorangan :

a.    Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid).

b.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     e-mail

d.    Nomor handphone aktif

2.    Pelaku Usaha Badan Usaha :

a.    Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid) penanggung jawab (direktur utama/direktur).

b.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi penanggung jawab (direktur utama/direktur). dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

d.    Akta Pendirian Perusahaan/akta perubahan.

e.     Pengesahan AHU dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.

f.     e-mail badan usaha.

Sistem, mekanisme dan prosedur

1.    Pemohon mengajukan permohonan hak akses OSS RBA oss.go.id

2.    Pemohon mengajukan perizinan usaha dengan mengisi/ menginput data pemohon

3.    Pemohon mengisi data usaha

4.    Pemohon mengisi daftar kegiatan usaha

5.    Memverifikasi pemenuhan persyaratan dan melakukan peninjauan lapangan dan output berupa Persetujuan persyaratan dari daftar kegiatan usaha oleh Dinas teknis

6.    Melakukan verifikasi data usaha dan persetujuan daftar kegiatan usaha

7.     Pemohon Mendapatkan dan mencetak   izin/surat penolakan

Jangka waktu penyelesaian

7 (tujuh) Hari

Biaya/tarif

Rp. 0 (Nol Rupiah)

Dasar Hukum

1.    Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2.    Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

3.    Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi;

a. Persyaratan Umum

1.    Pelaku Usaha Perorangan :

a.    Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid).

b.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     e-mail

d.    Nomor handphone aktif

2.    Pelaku Usaha Badan Usaha :

a.    Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid) penanggung jawab (direktur utama/direktur).

b.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi penanggung jawab (direktur utama/direktur). dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

d.    Akta Pendirian Perusahaan/akta perubahan.

e.     Pengesahan AHU dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.

f.     e-mail badan usaha.

Sistem, mekanisme dan prosedur

1.    Pemohon mengajukan permohonan hak akses OSS RBA oss.go.id

2.    Pemohon mengajukan perizinan usaha dengan mengisi/ menginput data pemohon

3.    Pemohon mengisi data usaha

4.    Pemohon mengisi daftar kegiatan usaha

5.    Memverifikasi pemenuhan persyaratan dan melakukan peninjauan lapangan dan output berupa Persetujuan persyaratan dari daftar kegiatan usaha oleh Dinas teknis

6.    Melakukan verifikasi data usaha dan persetujuan daftar kegiatan usaha

7.     Pemohon Mendapatkan dan mencetak   izin/surat penolakan

Jangka waktu penyelesaian

7 (tujuh) Hari

Biaya/tarif

Rp. 0 (Nol Rupiah)

Dasar Hukum

1.    Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2.    Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

3.    Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi;

a. Persyaratan Umum

1.    Pelaku Usaha Perorangan :

a.    Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid).

b.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     e-mail

d.    Nomor handphone aktif

2.    Pelaku Usaha Badan Usaha :

a.    Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid) penanggung jawab (direktur utama/direktur).

b.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi penanggung jawab (direktur utama/direktur). dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

d.    Akta Pendirian Perusahaan/akta perubahan.

e.     Pengesahan AHU dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.

f.     e-mail badan usaha.

Sistem, mekanisme dan prosedur

1.    Pemohon mengajukan permohonan hak akses OSS RBA oss.go.id

2.    Pemohon mengajukan perizinan usaha dengan mengisi/ menginput data pemohon

3.    Pemohon mengisi data usaha

4.    Pemohon mengisi daftar kegiatan usaha

5.    Memverifikasi pemenuhan persyaratan dan melakukan peninjauan lapangan dan output berupa Persetujuan persyaratan dari daftar kegiatan usaha oleh Dinas teknis

6.    Melakukan verifikasi data usaha dan persetujuan daftar kegiatan usaha

7.     Pemohon Mendapatkan dan mencetak   izin/surat penolakan

Jangka waktu penyelesaian

5 (lima) hari

Biaya/tarif

Rp. 0 (Nol Rupiah)

Dasar Hukum

1.    Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2.    Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

3.    Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi;

a. Persyaratan Umum

1.    Pelaku Usaha Perorangan :

a.    Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid).

b.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     e-mail

d.    Nomor handphone aktif

2.    Pelaku Usaha Badan Usaha :

a.    Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid) penanggung jawab (direktur utama/direktur).

b.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi penanggung jawab (direktur utama/direktur). dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

d.    Akta Pendirian Perusahaan/akta perubahan.

e.     Pengesahan AHU dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.

f.     e-mail badan usaha.

Sistem, mekanisme dan prosedur

1.    Pemohon mengajukan permohonan hak akses OSS RBA oss.go.id

2.    Pemohon mengajukan perizinan usaha dengan mengisi/ menginput data pemohon

3.    Pemohon mengisi data usaha

4.    Pemohon mengisi daftar kegiatan usaha

5.    Memverifikasi pemenuhan persyaratan dan melakukan peninjauan lapangan dan output berupa Persetujuan persyaratan dari daftar kegiatan usaha oleh Dinas teknis

6.    Melakukan verifikasi data usaha dan persetujuan daftar kegiatan usaha

7.    Pemohon Mendapatkan dan mencetak   izin/surat penolakan

Jangka waktu penyelesaian

5 (lima) Hari

Biaya/tarif

Rp. 0 (Nol Rupiah)

Dasar Hukum

1.    Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2.    Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

3.    Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi;

a. Persyaratan Umum

1.    Pelaku Usaha Perorangan :

a.    Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid).

b.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     e-mail

d.    Nomor handphone aktif

2.    Pelaku Usaha Badan Usaha :

a.    Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid) penanggung jawab (direktur utama/direktur).

b.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi penanggung jawab (direktur utama/direktur). dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

d.    Akta Pendirian Perusahaan/akta perubahan.

e.     Pengesahan AHU dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.

f.     e-mail badan usaha.

Sistem, mekanisme dan prosedur

1.    Pemohon mengajukan permohonan hak akses OSS RBA oss.go.id

2.    Pemohon mengajukan perizinan usaha dengan mengisi/ menginput data pemohon

3.    Pemohon mengisi data usaha

4.    Pemohon mengisi daftar kegiatan usaha

5.    Memverifikasi pemenuhan persyaratan dan melakukan peninjauan lapangan dan output berupa Persetujuan persyaratan dari daftar kegiatan usaha oleh Dinas teknis

6.    Melakukan verifikasi data usaha dan persetujuan daftar kegiatan usaha

7.     Pemohon Mendapatkan dan mencetak   izin/surat penolakan

Jangka waktu penyelesaian

1 Hari

Biaya/tarif

Rp. 0 (Nol Rupiah)

Dasar Hukum

1.    Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2.    Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

3.    Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi;

a. Persyaratan Umum

1.    Pelaku Usaha Perorangan :

a.    Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid).

b.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     e-mail

d.    Nomor handphone aktif

2.    Pelaku Usaha Badan Usaha :

a.    Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid) penanggung jawab (direktur utama/direktur).

b.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi penanggung jawab (direktur utama/direktur). dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

d.    Akta Pendirian Perusahaan/akta perubahan.

e.     Pengesahan AHU dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.

f.     e-mail badan usaha.

Sistem, mekanisme dan prosedur

1.    Pemohon mengakses laman Online Single Submissioan (OSS) di alamat oss.go.id dengan tahapan :

a.    Melakukan pendaftaran untuk mendapatkan hak akses/akun oss dengan memasukan NIK (valid), NPWP (status efektif) dan email.

b.    Setelah melakukan pendaftaran hak akses/akun oss akan dikirim melalui email.

2.    Setelah mendapatkan hak akses/akun oss, buka laman oss.o.id dan klik masuk kemudian masukan hak akses/akun oss yang selanjutnya ikuti tahapan input data pelaku usaha dan kegiatan usaha yang diminta oleh sistem.

3.    Setelah  input data pelaku usaha dan kegiatan usaha selesai Nomor induk Berusaha (NIB) akan secara otomatis terbit.

Jangka waktu penyelesaian

1 (Satu) Hari

Biaya/tarif

Rp. 0 (Nol Rupiah)

Dasar Hukum

1.    Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2.    Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

3.    Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

a. Persyaratan Umum

1.    Pelaku Usaha Perorangan :

a.    Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid).

b.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     e-mail

d.    Nomor handphone aktif

2.    Pelaku Usaha Badan Usaha :

a.    Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid) penanggung jawab (direktur utama/direktur).

b.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi penanggung jawab (direktur utama/direktur). dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

d.    Akta Pendirian Perusahaan/akta perubahan.

e.     Pengesahan AHU dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.

f.     e-mail badan usaha.

Sistem, mekanisme dan prosedur

1.    Pemohon mengajukan permohonan hak akses OSS RBA oss.go.id

2.    Pemohon mengajukan perizinan usaha dengan mengisi/ menginput data pemohon

3.    Pemohon mengisi data usaha

4.    Pemohon mengisi daftar kegiatan usaha

5.    Memverifikasi pemenuhan persyaratan dan melakukan peninjauan lapangan dan output berupa Persetujuan persyaratan dari daftar kegiatan usaha oleh Dinas teknis

6.    Melakukan verifikasi data usaha dan persetujuan daftar kegiatan usaha

7.     Pemohon Mendapatkan dan mencetak   izin/surat penolakan

Jangka waktu penyelesaian

15 (Lima Belas)  Hari

Biaya/tarif

Rp. 0 (Nol Rupiah)

Dasar Hukum

1.    Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2.    Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

3.    Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan;

a.    Persyaratan Umum

1.    Pelaku Usaha Perorangan :

a.    Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid).

b.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     e-mail

d.    Nomor handphone aktif

2.    Pelaku Usaha Badan Usaha :

a.    Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid) penanggung jawab (direktur utama/direktur).

b.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi penanggung jawab (direktur utama/direktur). dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

d.    Akta Pendirian Perusahaan/akta perubahan.

e.     Pengesahan AHU dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.

f.     e-mail badan usaha.

Sistem, mekanisme dan prosedur

1.    Pemohon mengajukan permohonan hak akses OSS RBA oss.go.id

2.    Pemohon mengajukan perizinan usaha dengan mengisi/ menginput data pemohon

3.    Pemohon mengisi data usaha

4.    Pemohon mengisi daftar kegiatan usaha

5.    Memverifikasi pemenuhan persyaratan dan melakukan peninjauan lapangan dan output berupa Persetujuan persyaratan dari daftar kegiatan usaha oleh Dinas teknis

6.    Melakukan verifikasi data usaha dan persetujuan daftar kegiatan usaha

7.     Pemohon Mendapatkan dan mencetak   izin/surat penolakan

Jangka waktu penyelesaian

17(Tujuh Belas) Hari

Biaya/tarif

Rp. 0 (Nol Rupiah)

Dasar Hukum

1.    Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2.    Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

3.    Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi;

a.    Persyaratan Umum

1.    Pelaku Usaha Perorangan :

a.    Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid).

b.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     e-mail

d.    Nomor handphone aktif

2.    Pelaku Usaha Badan Usaha :

a.    Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid) penanggung jawab (direktur utama/direktur).

b.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi penanggung jawab (direktur utama/direktur). dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

d.    Akta Pendirian Perusahaan/akta perubahan.

e.     Pengesahan AHU dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.

f.     e-mail badan usaha.

Sistem, mekanisme dan prosedur

1.    Pemohon mengajukan permohonan hak akses OSS RBA oss.go.id

2.    Pemohon mengajukan perizinan usaha dengan mengisi/ menginput data pemohon

3.    Pemohon mengisi data usaha

4.    Pemohon mengisi daftar kegiatan usaha

5.    Memverifikasi pemenuhan persyaratan dan melakukan peninjauan lapangan dan output berupa Persetujuan persyaratan dari daftar kegiatan usaha oleh Dinas teknis

6.    Melakukan verifikasi data usaha dan persetujuan daftar kegiatan usaha

7.     Pemohon Mendapatkan dan mencetak   izin/surat penolakan

Jangka waktu penyelesaian

Sesuai service level agreement  (waktu penyelesaian masing-masing KBLI (cek di http://oss.go.id/ruanglingkup)

Biaya/tarif

Rp. 0 (Nol Rupiah)

Dasar Hukum

1.    Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2.    Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

3.    Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi;

a.    Persyaratan Umum

1.    Pelaku Usaha Perorangan :

a.    Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid).

b.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     e-mail

d.    Nomor handphone aktif

2.    Pelaku Usaha Badan Usaha :

a.    Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid) penanggung jawab (direktur utama/direktur).

b.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi penanggung jawab (direktur utama/direktur). dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

d.    Akta Pendirian Perusahaan/akta perubahan.

e.     Pengesahan AHU dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.

f.     e-mail badan usaha.

Sistem, mekanisme dan prosedur

1.    Pemohon mengajukan permohonan hak akses OSS RBA oss.go.id

2.    Pemohon mengajukan perizinan usaha dengan mengisi/ menginput data pemohon

3.    Pemohon mengisi data usaha

4.    Pemohon mengisi daftar kegiatan usaha

5.    Memverifikasi pemenuhan persyaratan dan melakukan peninjauan lapangan dan output berupa Persetujuan persyaratan dari daftar kegiatan usaha oleh Dinas teknis

6.    Melakukan verifikasi data usaha dan persetujuan daftar kegiatan usaha

7.     Pemohon Mendapatkan dan mencetak   izin/surat penolakan

Jangka waktu penyelesaian

7 (Tujuh ) Hari

Biaya/tarif

Rp. 0 (Nol Rupiah)

Dasar Hukum

1.    Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2.    Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

3.    Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi;

a.    Persyaratan Umum

1.    Pelaku Usaha Perorangan :

a.    Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid).

b.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     e-mail

d.    Nomor handphone aktif

2.    Pelaku Usaha Badan Usaha :

a.    Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid) penanggung jawab (direktur utama/direktur).

b.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi penanggung jawab (direktur utama/direktur). dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

d.    Akta Pendirian Perusahaan/akta perubahan.

e.     Pengesahan AHU dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.

f.     e-mail badan usaha.

Sistem, mekanisme dan prosedur

1.    Pemohon mengajukan permohonan hak akses OSS RBA oss.go.id

2.    Pemohon mengajukan perizinan usaha dengan mengisi/ menginput data pemohon

3.    Pemohon mengisi data usaha

4.    Pemohon mengisi daftar kegiatan usaha

5.    Memverifikasi pemenuhan persyaratan dan melakukan peninjauan lapangan dan output berupa Persetujuan persyaratan dari daftar kegiatan usaha oleh Dinas teknis

6.    Melakukan verifikasi data usaha dan persetujuan daftar kegiatan usaha

7.     Pemohon Mendapatkan dan mencetak   izin/surat penolakan

Jangka waktu penyelesaian

5 Lima ) Hari

Biaya/tarif

Rp. 0 (Nol Rupiah)

Dasar Hukum

1.    Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2.    Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

3.    Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi;

a.    Persyaratan Umum

1.    Pelaku Usaha Perorangan :

a.    Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid).

b.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     e-mail

d.    Nomor handphone aktif

2.    Pelaku Usaha Badan Usaha :

a.    Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid) penanggung jawab (direktur utama/direktur).

b.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi penanggung jawab (direktur utama/direktur). dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

d.    Akta Pendirian Perusahaan/akta perubahan.

e.     Pengesahan AHU dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.

f.     e-mail badan usaha.

Sistem, mekanisme dan prosedur

1.    Pemohon mengajukan permohonan hak akses OSS RBA oss.go.id

2.    Pemohon mengajukan perizinan usaha dengan mengisi/ menginput data pemohon

3.    Pemohon mengisi data usaha

4.    Pemohon mengisi daftar kegiatan usaha

5.    Memverifikasi pemenuhan persyaratan dan melakukan peninjauan lapangan dan output berupa Persetujuan persyaratan dari daftar kegiatan usaha oleh Dinas teknis

6.    Melakukan verifikasi data usaha dan persetujuan daftar kegiatan usaha

7.     Pemohon Mendapatkan dan mencetak   izin/surat penolakan

Jangka waktu penyelesaian

3 (Tiga ) Hari

Biaya/tarif

Rp. 0 (Nol Rupiah)

Dasar Hukum

1.    Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2.    Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

3.    Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi;

a. Persyaratan Umum

1.    Pelaku Usaha Perorangan :

a.    Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid).

b.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     e-mail

d.    Nomor handphone aktif

2.    Pelaku Usaha Badan Usaha :

a.    Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid) penanggung jawab (direktur utama/direktur).

b.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi penanggung jawab (direktur utama/direktur). dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

d.    Akta Pendirian Perusahaan/akta perubahan.

e.     Pengesahan AHU dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.

f.     e-mail badan usaha.

Sistem, mekanisme dan prosedur

1.    Pemohon mengajukan permohonan hak akses OSS RBA oss.go.id

2.    Pemohon mengajukan perizinan usaha dengan mengisi/ menginput data pemohon

3.    Pemohon mengisi data usaha

4.    Pemohon mengisi daftar kegiatan usaha

5.    Memverifikasi pemenuhan persyaratan dan melakukan peninjauan lapangan dan output berupa Persetujuan persyaratan dari daftar kegiatan usaha oleh Dinas teknis

6.    Melakukan verifikasi data usaha dan persetujuan daftar kegiatan usaha

7.     Pemohon Mendapatkan dan mencetak   izin/surat penolakan

Jangka waktu penyelesaian

3 Tiga) Hari

Biaya/tarif

Rp. 0 (Nol Rupiah)

Dasar Hukum

1.    Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2.    Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

3.    Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi;

a.    Persyaratan Umum

1.    Pelaku Usaha Perorangan :

a.    Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid).

b.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     e-mail

d.    Nomor handphone aktif

2.    Pelaku Usaha Badan Usaha :

a.    Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid) penanggung jawab (direktur utama/direktur).

b.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi penanggung jawab (direktur utama/direktur). dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

d.    Akta Pendirian Perusahaan/akta perubahan.

e.     Pengesahan AHU dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.

f.     e-mail badan usaha.

Sistem, mekanisme dan prosedur

1.    Pemohon mengajukan permohonan hak akses OSS RBA oss.go.id

2.    Pemohon mengajukan perizinan usaha dengan mengisi/ menginput data pemohon

3.    Pemohon mengisi data usaha

4.    Pemohon mengisi daftar kegiatan usaha

5.    Memverifikasi pemenuhan persyaratan dan melakukan peninjauan lapangan dan output berupa Persetujuan persyaratan dari daftar kegiatan usaha oleh Dinas teknis

6.    Melakukan verifikasi data usaha dan persetujuan daftar kegiatan usaha

7.     Pemohon Mendapatkan dan mencetak   izin/surat penolakan

Jangka waktu penyelesaian

Sesuai service level agreement  (waktu penyelesaian masing-masing KBLI (cek di http://oss.go.id/ruanglingkup)

Biaya/tarif

Rp. 0 (Nol Rupiah)

Dasar Hukum

1.    Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2.    Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

3.    Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi;

a. Persyaratan Umum

1.    Pelaku Usaha Perorangan :

a.    Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid).

b.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     e-mail

d.    Nomor handphone aktif

2.    Pelaku Usaha Badan Usaha :

a.    Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid) penanggung jawab (direktur utama/direktur).

b.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi penanggung jawab (direktur utama/direktur). dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

d.    Akta Pendirian Perusahaan/akta perubahan.

e.     Pengesahan AHU dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.

f.     e-mail badan usaha.

Sistem, mekanisme dan prosedur

1.    Pemohon mengajukan permohonan hak akses OSS RBA oss.go.id

2.    Pemohon mengajukan perizinan usaha dengan mengisi/ menginput data pemohon

3.    Pemohon mengisi data usaha

4.    Pemohon mengisi daftar kegiatan usaha

5.    Memverifikasi pemenuhan persyaratan dan melakukan peninjauan lapangan dan output berupa Persetujuan persyaratan dari daftar kegiatan usaha oleh Dinas teknis

6.    Melakukan verifikasi data usaha dan persetujuan daftar kegiatan usaha

7.     Pemohon Mendapatkan dan mencetak   izin/surat penolakan

Jangka waktu penyelesaian

5 (Lima) Hari

Biaya/tarif

Rp. 0 (Nol Rupiah)

Dasar Hukum

1.    Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2.    Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

3.    Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi;

a.    Persyaratan Umum

1.    Pelaku Usaha Perorangan :

a.    Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid).

b.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     e-mail

d.    Nomor handphone aktif

2.    Pelaku Usaha Badan Usaha :

a.    Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid) penanggung jawab (direktur utama/direktur).

b.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi penanggung jawab (direktur utama/direktur). dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

d.    Akta Pendirian Perusahaan/akta perubahan.

e.     Pengesahan AHU dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.

f.     e-mail badan usaha.

Sistem, mekanisme dan prosedur

1.    Pemohon mengajukan permohonan hak akses OSS RBA oss.go.id

2.    Pemohon mengajukan perizinan usaha dengan mengisi/ menginput data pemohon

3.    Pemohon mengisi data usaha

4.    Pemohon mengisi daftar kegiatan usaha

5.    Memverifikasi pemenuhan persyaratan dan melakukan peninjauan lapangan dan output berupa Persetujuan persyaratan dari daftar kegiatan usaha oleh Dinas teknis

6.    Melakukan verifikasi data usaha dan persetujuan daftar kegiatan usaha

7.     Pemohon Mendapatkan dan mencetak   izin/surat penolakan

Jangka waktu penyelesaian

5 (Lima) Hari

Biaya/tarif

Rp. 0 (Nol Rupiah)

Dasar Hukum

1.    Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2.    Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

3.    Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi;

a.    Persyaratan Umum

1.    Pelaku Usaha Perorangan :

a.    Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid).

b.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     e-mail

d.    Nomor handphone aktif

2.    Pelaku Usaha Badan Usaha :

a.    Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid) penanggung jawab (direktur utama/direktur).

b.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi penanggung jawab (direktur utama/direktur). dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

d.    Akta Pendirian Perusahaan/akta perubahan.

e.     Pengesahan AHU dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.

f.     e-mail badan usaha.

Sistem, mekanisme dan prosedur

1.    Pemohon mengajukan permohonan hak akses OSS RBA oss.go.id

2.    Pemohon mengajukan perizinan usaha dengan mengisi/ menginput data pemohon

3.    Pemohon mengisi data usaha

4.    Pemohon mengisi daftar kegiatan usaha

5.    Memverifikasi pemenuhan persyaratan dan melakukan peninjauan lapangan dan output berupa Persetujuan persyaratan dari daftar kegiatan usaha oleh Dinas teknis

6.    Melakukan verifikasi data usaha dan persetujuan daftar kegiatan usaha

7.     Pemohon Mendapatkan dan mencetak   izin/surat penolakan

Jangka waktu penyelesaian

5 (Lima) Hari

Biaya/tarif

Rp. 0 (Nol Rupiah)

Dasar Hukum

1.    Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2.    Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

3.    Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi;

a.    Persyaratan Umum

1.    Pelaku Usaha Perorangan :

a.    Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid).

b.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     e-mail

d.    Nomor handphone aktif

2.    Pelaku Usaha Badan Usaha :

a.    Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid) penanggung jawab (direktur utama/direktur).

b.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi penanggung jawab (direktur utama/direktur). dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

d.    Akta Pendirian Perusahaan/akta perubahan.

e.     Pengesahan AHU dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.

f.     e-mail badan usaha.

Sistem, mekanisme dan prosedur

1.    Pemohon mengajukan permohonan hak akses OSS RBA oss.go.id

2.    Pemohon mengajukan perizinan usaha dengan mengisi/ menginput data pemohon

3.    Pemohon mengisi data usaha

4.    Pemohon mengisi daftar kegiatan usaha

5.    Memverifikasi pemenuhan persyaratan dan melakukan peninjauan lapangan dan output berupa Persetujuan persyaratan dari daftar kegiatan usaha oleh Dinas teknis

6.    Melakukan verifikasi data usaha dan persetujuan daftar kegiatan usaha

7.     Pemohon Mendapatkan dan mencetak   izin/surat penolakan

Jangka waktu penyelesaian

5 (Lima) Hari

Biaya/tarif

Rp. 0 (Nol Rupiah)

Dasar Hukum

1.    Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2.    Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

3.    Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi;

a.    Persyaratan Umum

1.    Pelaku Usaha Perorangan :

a.    Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid).

b.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     e-mail

d.    Nomor handphone aktif

2.    Pelaku Usaha Badan Usaha :

a.    Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid) penanggung jawab (direktur utama/direktur).

b.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi penanggung jawab (direktur utama/direktur). dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

d.    Akta Pendirian Perusahaan/akta perubahan.

e.     Pengesahan AHU dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.

f.     e-mail badan usaha.

Sistem, mekanisme dan prosedur

1.    Pemohon mengajukan permohonan hak akses OSS RBA oss.go.id

2.    Pemohon mengajukan perizinan usaha dengan mengisi/ menginput data pemohon

3.    Pemohon mengisi data usaha

4.    Pemohon mengisi daftar kegiatan usaha

5.    Memverifikasi pemenuhan persyaratan dan melakukan peninjauan lapangan dan output berupa Persetujuan persyaratan dari daftar kegiatan usaha oleh Dinas teknis

6.    Melakukan verifikasi data usaha dan persetujuan daftar kegiatan usaha

7.     Pemohon Mendapatkan dan mencetak   izin/surat penolakan

Jangka waktu penyelesaian

5 (Lima) Hari

Biaya/tarif

Rp. 0 (Nol Rupiah)

Dasar Hukum

1.    Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2.    Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

3.    Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi;

a.    Persyaratan Umum

1.    Pelaku Usaha Perorangan :

a.    Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid).

b.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     e-mail

d.    Nomor handphone aktif

2.    Pelaku Usaha Badan Usaha :

a.    Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid) penanggung jawab (direktur utama/direktur).

b.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi penanggung jawab (direktur utama/direktur). dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

d.    Akta Pendirian Perusahaan/akta perubahan.

e.     Pengesahan AHU dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.

f.     e-mail badan usaha.

Sistem, mekanisme dan prosedur

1.    Pemohon mengajukan permohonan hak akses OSS RBA oss.go.id

2.    Pemohon mengajukan perizinan usaha dengan mengisi/ menginput data pemohon

3.    Pemohon mengisi data usaha

4.    Pemohon mengisi daftar kegiatan usaha

5.    Memverifikasi pemenuhan persyaratan dan melakukan peninjauan lapangan dan output berupa Persetujuan persyaratan dari daftar kegiatan usaha oleh Dinas teknis

6.    Melakukan verifikasi data usaha dan persetujuan daftar kegiatan usaha

7.     Pemohon Mendapatkan dan mencetak   izin/surat penolakan

Jangka waktu penyelesaian

7 (tujuh) Hari

Biaya/tarif

Rp. 0 (Nol Rupiah)