Terms and Conditions

Dasar Hukum

1.    Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2.    Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

3.    Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan.

Persyaratan Umum

1.    Pelaku Usaha Perorangan :

a.    Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid).

b.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     e-mail

d.    Nomor handphone aktif

2.    Pelaku Usaha Badan Usaha :

a.    Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid) penanggung jawab (direktur utama/direktur).

b.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi penanggung jawab (direktur utama/direktur). dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

d.    Akta Pendirian Perusahaan/akta perubahan.

e.     Pengesahan AHU dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

f.     e-mail badan usaha.

Sistem, mekanisme dan prosedur

1.    Pemohon mengajukan permohonan hak akses OSS RBA oss.go.id

2.    Pemohon mengajukan perizinan usaha dengan mengisi/ menginput data pemohon

3.    Pemohon mengisi data usaha

4.    Pemohon mengisi daftar kegiatan usaha

5.    Memverifikasi pemenuhan persyaratan dan melakukan peninjauan lapangan dan output berupa Persetujuan persyaratan dari daftar kegiatan usaha oleh Dinas teknis

6.    Melakukan verifikasi data usaha dan persetujuan daftar kegiatan usaha

7.    Pemohon Mendapatkan dan mencetak izin/surat penolakan

Jangka waktu penyelesaian

Sesuai Service Level Agrement (Waktu penyelesaian Masing-masing KBLI (Cek di https://oss.go.id/ruanglingkup)

Biaya/tarif

Rp. 0 (Nol Rupiah)

Dasar Hukum

1.    Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2.    Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

3.    Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan.

Persyaratan Umum

1.    Pelaku Usaha Perorangan :

a.    Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid).

b.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     e-mail

d.    Nomor handphone aktif

2.    Pelaku Usaha Badan Usaha :

a.    Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid) penanggung jawab (direktur utama/direktur).

b.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi penanggung jawab (direktur utama/direktur). dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

d.    Akta Pendirian Perusahaan/akta perubahan.

e.     Pengesahan AHU dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

f.     e-mail badan usaha.

Sistem, mekanisme dan prosedur

1.    Pemohon mengajukan permohonan hak akses OSS RBA oss.go.id

2.    Pemohon mengajukan perizinan usaha dengan mengisi/ menginput data pemohon

3.    Pemohon mengisi data usaha

4.    Pemohon mengisi daftar kegiatan usaha

5.    Memverifikasi pemenuhan persyaratan dan melakukan peninjauan lapangan dan output berupa Persetujuan persyaratan dari daftar kegiatan usaha oleh Dinas teknis

6.    Melakukan verifikasi data usaha dan persetujuan daftar kegiatan usaha

7.    Pemohon Mendapatkan dan mencetak izin/surat penolakan

Jangka waktu penyelesaian

Sesuai Service Level Agrement (Waktu penyelesaian Masing-masing KBLI (Cek di https://oss.go.id/ruanglingkup)

Biaya/tarif

Rp. 0 (Nol Rupiah)

Dasar Hukum

1.    Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2.    Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

3.    Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan.

Persyaratan Umum

1.    Pelaku Usaha Perorangan :

a.    Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid).

b.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     e-mail

d.    Nomor handphone aktif

2.    Pelaku Usaha Badan Usaha :

a.    Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid) penanggung jawab (direktur utama/direktur).

b.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi penanggung jawab (direktur utama/direktur). dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

d.    Akta Pendirian Perusahaan/akta perubahan.

e.     Pengesahan AHU dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

f.     e-mail badan usaha.

Sistem, mekanisme dan prosedur

1.    Pemohon mengajukan permohonan hak akses OSS RBA oss.go.id

2.    Pemohon mengajukan perizinan usaha dengan mengisi/ menginput data pemohon

3.    Pemohon mengisi data usaha

4.    Pemohon mengisi daftar kegiatan usaha

5.    Memverifikasi pemenuhan persyaratan dan melakukan peninjauan lapangan dan output berupa Persetujuan persyaratan dari daftar kegiatan usaha oleh Dinas teknis

6.    Melakukan verifikasi data usaha dan persetujuan daftar kegiatan usaha

7.    Pemohon Mendapatkan dan mencetak izin/surat penolakan

Jangka waktu penyelesaian

Sesuai Service Level Agrement (Waktu penyelesaian Masing-masing KBLI (Cek di https://oss.go.id/ruanglingkup)

Biaya/tarif

Rp. 0 (Nol Rupiah)

Dasar Hukum

1.    Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2.    Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

3.    Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan.

Persyaratan Umum

1.    Pelaku Usaha Perorangan :

a.    Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid).

b.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     e-mail

d.    Nomor handphone aktif

2.    Pelaku Usaha Badan Usaha :

a.    Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid) penanggung jawab (direktur utama/direktur).

b.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi penanggung jawab (direktur utama/direktur). dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

d.    Akta Pendirian Perusahaan/akta perubahan.

e.     Pengesahan AHU dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

f.     e-mail badan usaha.

Sistem, mekanisme dan prosedur

1.    Pemohon mengajukan permohonan hak akses OSS RBA oss.go.id

2.    Pemohon mengajukan perizinan usaha dengan mengisi/ menginput data pemohon

3.    Pemohon mengisi data usaha

4.    Pemohon mengisi daftar kegiatan usaha

5.    Memverifikasi pemenuhan persyaratan dan melakukan peninjauan lapangan dan output berupa Persetujuan persyaratan dari daftar kegiatan usaha oleh Dinas teknis

6.    Melakukan verifikasi data usaha dan persetujuan daftar kegiatan usaha

7.    Pemohon Mendapatkan dan mencetak izin/surat penolakan

Jangka waktu penyelesaian

Sesuai Service Level Agrement (Waktu penyelesaian Masing-masing KBLI (Cek di https://oss.go.id/ruanglingkup)

Biaya/tarif

Rp. 0 (Nol Rupiah)

Dasar Hukum

1.    Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2.    Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

3.    Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan.

Persyaratan Umum

1.    Pelaku Usaha Perorangan :

a.    Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid).

b.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     e-mail

d.    Nomor handphone aktif

2.    Pelaku Usaha Badan Usaha :

a.    Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid) penanggung jawab (direktur utama/direktur).

b.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi penanggung jawab (direktur utama/direktur). dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

d.    Akta Pendirian Perusahaan/akta perubahan.

e.     Pengesahan AHU dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

f.     e-mail badan usaha.

Sistem, mekanisme dan prosedur

1.    Pemohon mengajukan permohonan hak akses OSS RBA oss.go.id

2.    Pemohon mengajukan perizinan usaha dengan mengisi/ menginput data pemohon

3.    Pemohon mengisi data usaha

4.    Pemohon mengisi daftar kegiatan usaha

5.    Memverifikasi pemenuhan persyaratan dan melakukan peninjauan lapangan dan output berupa Persetujuan persyaratan dari daftar kegiatan usaha oleh Dinas teknis

6.    Melakukan verifikasi data usaha dan persetujuan daftar kegiatan usaha

7.    Pemohon Mendapatkan dan mencetak izin/surat penolakan

Jangka waktu penyelesaian

Sesuai Service Level Agrement (Waktu penyelesaian Masing-masing KBLI (Cek di https://oss.go.id/ruanglingkup)

Biaya/tarif

Rp. 0 (Nol Rupiah)

Dasar Hukum

1.    Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2.    Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

3.    Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan.

Persyaratan Umum

1.    Pelaku Usaha Perorangan :

a.    Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid).

b.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     e-mail

d.    Nomor handphone aktif

2.    Pelaku Usaha Badan Usaha :

a.    Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid) penanggung jawab (direktur utama/direktur).

b.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi penanggung jawab (direktur utama/direktur). dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

d.    Akta Pendirian Perusahaan/akta perubahan.

e.     Pengesahan AHU dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

f.     e-mail badan usaha.

Sistem, mekanisme dan prosedur

1.    Pemohon mengajukan permohonan hak akses OSS RBA oss.go.id

2.    Pemohon mengajukan perizinan usaha dengan mengisi/ menginput data pemohon

3.    Pemohon mengisi data usaha

4.    Pemohon mengisi daftar kegiatan usaha

5.    Memverifikasi pemenuhan persyaratan dan melakukan peninjauan lapangan dan output berupa Persetujuan persyaratan dari daftar kegiatan usaha oleh Dinas teknis

6.    Melakukan verifikasi data usaha dan persetujuan daftar kegiatan usaha

7.    Pemohon Mendapatkan dan mencetak izin/surat penolakan

Jangka waktu penyelesaian

Sesuai Service Level Agrement (Waktu penyelesaian Masing-masing KBLI (Cek di https://oss.go.id/ruanglingkup)

Biaya/tarif

Rp. 0 (Nol Rupiah)

Dasar Hukum

1.    Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2.    Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

3.    Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan.

Persyaratan Umum

1.    Pelaku Usaha Perorangan :

a.    Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid).

b.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     e-mail

d.    Nomor handphone aktif

2.    Pelaku Usaha Badan Usaha :

a.    Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid) penanggung jawab (direktur utama/direktur).

b.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi penanggung jawab (direktur utama/direktur). dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

d.    Akta Pendirian Perusahaan/akta perubahan.

e.     Pengesahan AHU dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

f.     e-mail badan usaha.

Sistem, mekanisme dan prosedur

1.    Pemohon mengajukan permohonan hak akses OSS RBA oss.go.id

2.    Pemohon mengajukan perizinan usaha dengan mengisi/ menginput data pemohon

3.    Pemohon mengisi data usaha

4.    Pemohon mengisi daftar kegiatan usaha

5.    Memverifikasi pemenuhan persyaratan dan melakukan peninjauan lapangan dan output berupa Persetujuan persyaratan dari daftar kegiatan usaha oleh Dinas teknis

6.    Melakukan verifikasi data usaha dan persetujuan daftar kegiatan usaha

7.    Pemohon Mendapatkan dan mencetak izin/surat penolakan

Jangka waktu penyelesaian

Sesuai Service Level Agrement (Waktu penyelesaian Masing-masing KBLI (Cek di https://oss.go.id/ruanglingkup)

Biaya/tarif

Rp. 0 (Nol Rupiah)

Dasar Hukum

1.    Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2.    Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

3.    Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan.

Persyaratan Umum

1.    Pelaku Usaha Perorangan :

a.    Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid).

b.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     e-mail

d.    Nomor handphone aktif

2.    Pelaku Usaha Badan Usaha :

a.    Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid) penanggung jawab (direktur utama/direktur).

b.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi penanggung jawab (direktur utama/direktur). dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

d.    Akta Pendirian Perusahaan/akta perubahan.

e.     Pengesahan AHU dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

f.     e-mail badan usaha.

Sistem, mekanisme dan prosedur

1.    Pemohon mengajukan permohonan hak akses OSS RBA oss.go.id

2.    Pemohon mengajukan perizinan usaha dengan mengisi/ menginput data pemohon

3.    Pemohon mengisi data usaha

4.    Pemohon mengisi daftar kegiatan usaha

5.    Memverifikasi pemenuhan persyaratan dan melakukan peninjauan lapangan dan output berupa Persetujuan persyaratan dari daftar kegiatan usaha oleh Dinas teknis

6.    Melakukan verifikasi data usaha dan persetujuan daftar kegiatan usaha

7.    Pemohon Mendapatkan dan mencetak izin/surat penolakan

Jangka waktu penyelesaian

Sesuai Service Level Agrement (Waktu penyelesaian Masing-masing KBLI (Cek di https://oss.go.id/ruanglingkup)

Biaya/tarif

Rp. 0 (Nol Rupiah)

Dasar Hukum

1.    Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2.    Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

3.    Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan.

Persyaratan Umum

1.    Pelaku Usaha Perorangan :

a.    Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid).

b.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     e-mail

d.    Nomor handphone aktif

2.    Pelaku Usaha Badan Usaha :

a.    Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid) penanggung jawab (direktur utama/direktur).

b.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi penanggung jawab (direktur utama/direktur). dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

d.    Akta Pendirian Perusahaan/akta perubahan.

e.     Pengesahan AHU dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

f.     e-mail badan usaha.

Sistem, mekanisme dan prosedur

1.    Pemohon mengajukan permohonan hak akses OSS RBA oss.go.id

2.    Pemohon mengajukan perizinan usaha dengan mengisi/ menginput data pemohon

3.    Pemohon mengisi data usaha

4.    Pemohon mengisi daftar kegiatan usaha

5.    Memverifikasi pemenuhan persyaratan dan melakukan peninjauan lapangan dan output berupa Persetujuan persyaratan dari daftar kegiatan usaha oleh Dinas teknis

6.    Melakukan verifikasi data usaha dan persetujuan daftar kegiatan usaha

7.    Pemohon Mendapatkan dan mencetak izin/surat penolakan

Jangka waktu penyelesaian

Sesuai Service Level Agrement (Waktu penyelesaian Masing-masing KBLI (Cek di https://oss.go.id/ruanglingkup)

Biaya/tarif

Rp. 0 (Nol Rupiah)

Dasar Hukum

1.    Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2.    Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

3.    Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan.

Persyaratan Umum

1.    Pelaku Usaha Perorangan :

a.    Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid).

b.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     e-mail

d.    Nomor handphone aktif

2.    Pelaku Usaha Badan Usaha :

a.    Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid) penanggung jawab (direktur utama/direktur).

b.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi penanggung jawab (direktur utama/direktur). dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

d.    Akta Pendirian Perusahaan/akta perubahan.

e.     Pengesahan AHU dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

f.     e-mail badan usaha.

Sistem, mekanisme dan prosedur

1.    Pemohon mengajukan permohonan hak akses OSS RBA oss.go.id

2.    Pemohon mengajukan perizinan usaha dengan mengisi/ menginput data pemohon

3.    Pemohon mengisi data usaha

4.    Pemohon mengisi daftar kegiatan usaha

5.    Memverifikasi pemenuhan persyaratan dan melakukan peninjauan lapangan dan output berupa Persetujuan persyaratan dari daftar kegiatan usaha oleh Dinas teknis

6.    Melakukan verifikasi data usaha dan persetujuan daftar kegiatan usaha

7.    Pemohon Mendapatkan dan mencetak izin/surat penolakan

Jangka waktu penyelesaian

Sesuai Service Level Agrement (Waktu penyelesaian Masing-masing KBLI (Cek di https://oss.go.id/ruanglingkup)

Biaya/tarif

Rp. 0 (Nol Rupiah)

Dasar Hukum

1.    Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2.    Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

3.    Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan.

Persyaratan Umum

1.    Pelaku Usaha Perorangan :

a.    Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid).

b.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     e-mail

d.    Nomor handphone aktif

2.    Pelaku Usaha Badan Usaha :

a.    Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid) penanggung jawab (direktur utama/direktur).

b.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi penanggung jawab (direktur utama/direktur). dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

d.    Akta Pendirian Perusahaan/akta perubahan.

e.     Pengesahan AHU dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

f.     e-mail badan usaha.

Sistem, mekanisme dan prosedur

1.    Pemohon mengajukan permohonan hak akses OSS RBA oss.go.id

2.    Pemohon mengajukan perizinan usaha dengan mengisi/ menginput data pemohon

3.    Pemohon mengisi data usaha

4.    Pemohon mengisi daftar kegiatan usaha

5.    Memverifikasi pemenuhan persyaratan dan melakukan peninjauan lapangan dan output berupa Persetujuan persyaratan dari daftar kegiatan usaha oleh Dinas teknis

6.    Melakukan verifikasi data usaha dan persetujuan daftar kegiatan usaha

7.    Pemohon Mendapatkan dan mencetak izin/surat penolakan

Jangka waktu penyelesaian

Sesuai Service Level Agrement (Waktu penyelesaian Masing-masing KBLI (Cek di https://oss.go.id/ruanglingkup)

Biaya/tarif

Rp. 0 (Nol Rupiah)

Dasar Hukum

1.    Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2.    Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

3.    Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan.

Persyaratan Umum

1.    Pelaku Usaha Perorangan :

a.    Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid).

b.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     e-mail

d.    Nomor handphone aktif

2.    Pelaku Usaha Badan Usaha :

a.    Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid) penanggung jawab (direktur utama/direktur).

b.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi penanggung jawab (direktur utama/direktur). dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

d.    Akta Pendirian Perusahaan/akta perubahan.

e.     Pengesahan AHU dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

f.     e-mail badan usaha.

Sistem, mekanisme dan prosedur

1.    Pemohon mengajukan permohonan hak akses OSS RBA oss.go.id

2.    Pemohon mengajukan perizinan usaha dengan mengisi/ menginput data pemohon

3.    Pemohon mengisi data usaha

4.    Pemohon mengisi daftar kegiatan usaha

5.    Memverifikasi pemenuhan persyaratan dan melakukan peninjauan lapangan dan output berupa Persetujuan persyaratan dari daftar kegiatan usaha oleh Dinas teknis

6.    Melakukan verifikasi data usaha dan persetujuan daftar kegiatan usaha

7.    Pemohon Mendapatkan dan mencetak izin/surat penolakan

Jangka waktu penyelesaian

Sesuai Service Level Agrement (Waktu penyelesaian Masing-masing KBLI (Cek di https://oss.go.id/ruanglingkup)

Biaya/tarif

Rp. 0 (Nol Rupiah)

Dasar Hukum

1.    Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2.    Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

3.    Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan.

Persyaratan Umum

1.    Pelaku Usaha Perorangan :

a.    Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid).

b.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     e-mail

d.    Nomor handphone aktif

2.    Pelaku Usaha Badan Usaha :

a.    Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid) penanggung jawab (direktur utama/direktur).

b.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi penanggung jawab (direktur utama/direktur). dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

d.    Akta Pendirian Perusahaan/akta perubahan.

e.     Pengesahan AHU dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

f.     e-mail badan usaha.

Sistem, mekanisme dan prosedur

1.    Pemohon mengajukan permohonan hak akses OSS RBA oss.go.id

2.    Pemohon mengajukan perizinan usaha dengan mengisi/ menginput data pemohon

3.    Pemohon mengisi data usaha

4.    Pemohon mengisi daftar kegiatan usaha

5.    Memverifikasi pemenuhan persyaratan dan melakukan peninjauan lapangan dan output berupa Persetujuan persyaratan dari daftar kegiatan usaha oleh Dinas teknis

6.    Melakukan verifikasi data usaha dan persetujuan daftar kegiatan usaha

7.    Pemohon Mendapatkan dan mencetak izin/surat penolakan

Jangka waktu penyelesaian

Sesuai Service Level Agrement (Waktu penyelesaian Masing-masing KBLI (Cek di https://oss.go.id/ruanglingkup)

Biaya/tarif

Rp. 0 (Nol Rupiah)

Dasar Hukum

1.    Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2.    Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

3.    Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan.

Persyaratan Umum

1.    Pelaku Usaha Perorangan :

a.    Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid).

b.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     e-mail

d.    Nomor handphone aktif

2.    Pelaku Usaha Badan Usaha :

a.    Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid) penanggung jawab (direktur utama/direktur).

b.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi penanggung jawab (direktur utama/direktur). dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

d.    Akta Pendirian Perusahaan/akta perubahan.

e.     Pengesahan AHU dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

f.     e-mail badan usaha.

Sistem, mekanisme dan prosedur

1.    Pemohon mengajukan permohonan hak akses OSS RBA oss.go.id

2.    Pemohon mengajukan perizinan usaha dengan mengisi/ menginput data pemohon

3.    Pemohon mengisi data usaha

4.    Pemohon mengisi daftar kegiatan usaha

5.    Memverifikasi pemenuhan persyaratan dan melakukan peninjauan lapangan dan output berupa Persetujuan persyaratan dari daftar kegiatan usaha oleh Dinas teknis

6.    Melakukan verifikasi data usaha dan persetujuan daftar kegiatan usaha

7.    Pemohon Mendapatkan dan mencetak izin/surat penolakan

Jangka waktu penyelesaian

Sesuai Service Level Agrement (Waktu penyelesaian Masing-masing KBLI (Cek di https://oss.go.id/ruanglingkup)

Biaya/tarif

Rp. 0 (Nol Rupiah)

Dasar Hukum

1.    Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2.    Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

3.    Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan.

Persyaratan Umum

1.    Pelaku Usaha Perorangan :

a.    Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid).

b.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     e-mail

d.    Nomor handphone aktif

2.    Pelaku Usaha Badan Usaha :

a.    Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid) penanggung jawab (direktur utama/direktur).

b.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi penanggung jawab (direktur utama/direktur). dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

d.    Akta Pendirian Perusahaan/akta perubahan.

e.     Pengesahan AHU dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

f.     e-mail badan usaha.

Sistem, mekanisme dan prosedur

1.    Pemohon mengajukan permohonan hak akses OSS RBA oss.go.id

2.    Pemohon mengajukan perizinan usaha dengan mengisi/ menginput data pemohon

3.    Pemohon mengisi data usaha

4.    Pemohon mengisi daftar kegiatan usaha

5.    Memverifikasi pemenuhan persyaratan dan melakukan peninjauan lapangan dan output berupa Persetujuan persyaratan dari daftar kegiatan usaha oleh Dinas teknis

6.    Melakukan verifikasi data usaha dan persetujuan daftar kegiatan usaha

7.    Pemohon Mendapatkan dan mencetak izin/surat penolakan

Jangka waktu penyelesaian

Sesuai Service Level Agrement (Waktu penyelesaian Masing-masing KBLI (Cek di https://oss.go.id/ruanglingkup)

Biaya/tarif

Rp. 0 (Nol Rupiah)

Dasar Hukum

1.    Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2.    Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

3.    Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan.

Persyaratan Umum

1.    Pelaku Usaha Perorangan :

a.    Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid).

b.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     e-mail

d.    Nomor handphone aktif

2.    Pelaku Usaha Badan Usaha :

a.    Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid) penanggung jawab (direktur utama/direktur).

b.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi penanggung jawab (direktur utama/direktur). dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

d.    Akta Pendirian Perusahaan/akta perubahan.

e.     Pengesahan AHU dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

f.     e-mail badan usaha.

Sistem, mekanisme dan prosedur

1.    Pemohon mengajukan permohonan hak akses OSS RBA oss.go.id

2.    Pemohon mengajukan perizinan usaha dengan mengisi/ menginput data pemohon

3.    Pemohon mengisi data usaha

4.    Pemohon mengisi daftar kegiatan usaha

5.    Memverifikasi pemenuhan persyaratan dan melakukan peninjauan lapangan dan output berupa Persetujuan persyaratan dari daftar kegiatan usaha oleh Dinas teknis

6.    Melakukan verifikasi data usaha dan persetujuan daftar kegiatan usaha

7.    Pemohon Mendapatkan dan mencetak izin/surat penolakan

Jangka waktu penyelesaian

Sesuai Service Level Agrement (Waktu penyelesaian Masing-masing KBLI (Cek di https://oss.go.id/ruanglingkup)

Biaya/tarif

Rp. 0 (Nol Rupiah)

Dasar Hukum

1.    Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2.    Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

3.    Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan.

Persyaratan Umum

1.    Pelaku Usaha Perorangan :

a.    Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid).

b.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     e-mail

d.    Nomor handphone aktif

2.    Pelaku Usaha Badan Usaha :

a.    Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid) penanggung jawab (direktur utama/direktur).

b.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi penanggung jawab (direktur utama/direktur). dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

d.    Akta Pendirian Perusahaan/akta perubahan.

e.     Pengesahan AHU dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

f.     e-mail badan usaha.

Sistem, mekanisme dan prosedur

1.    Pemohon mengajukan permohonan hak akses OSS RBA oss.go.id

2.    Pemohon mengajukan perizinan usaha dengan mengisi/ menginput data pemohon

3.    Pemohon mengisi data usaha

4.    Pemohon mengisi daftar kegiatan usaha

5.    Memverifikasi pemenuhan persyaratan dan melakukan peninjauan lapangan dan output berupa Persetujuan persyaratan dari daftar kegiatan usaha oleh Dinas teknis

6.    Melakukan verifikasi data usaha dan persetujuan daftar kegiatan usaha

7.    Pemohon Mendapatkan dan mencetak izin/surat penolakan

Jangka waktu penyelesaian

Sesuai Service Level Agrement (Waktu penyelesaian Masing-masing KBLI (Cek di https://oss.go.id/ruanglingkup)

Biaya/tarif

Rp. 0 (Nol Rupiah)

Dasar Hukum

1.    Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2.    Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

3.    Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan.

Persyaratan Umum

1.    Pelaku Usaha Perorangan :

a.    Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid).

b.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     e-mail

d.    Nomor handphone aktif

2.    Pelaku Usaha Badan Usaha :

a.    Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid) penanggung jawab (direktur utama/direktur).

b.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi penanggung jawab (direktur utama/direktur). dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

d.    Akta Pendirian Perusahaan/akta perubahan.

e.     Pengesahan AHU dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

f.     e-mail badan usaha.

Sistem, mekanisme dan prosedur

1.    Pemohon mengajukan permohonan hak akses OSS RBA oss.go.id

2.    Pemohon mengajukan perizinan usaha dengan mengisi/ menginput data pemohon

3.    Pemohon mengisi data usaha

4.    Pemohon mengisi daftar kegiatan usaha

5.    Memverifikasi pemenuhan persyaratan dan melakukan peninjauan lapangan dan output berupa Persetujuan persyaratan dari daftar kegiatan usaha oleh Dinas teknis

6.    Melakukan verifikasi data usaha dan persetujuan daftar kegiatan usaha

7.    Pemohon Mendapatkan dan mencetak izin/surat penolakan

Jangka waktu penyelesaian

Sesuai Service Level Agrement (Waktu penyelesaian Masing-masing KBLI (Cek di https://oss.go.id/ruanglingkup)

Biaya/tarif

Rp. 0 (Nol Rupiah)

Dasar Hukum

1.    Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2.    Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

3.    Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan.

Persyaratan Umum

1.    Pelaku Usaha Perorangan :

a.    Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid).

b.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     e-mail

d.    Nomor handphone aktif

2.    Pelaku Usaha Badan Usaha :

a.    Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid) penanggung jawab (direktur utama/direktur).

b.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi penanggung jawab (direktur utama/direktur). dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

d.    Akta Pendirian Perusahaan/akta perubahan.

e.     Pengesahan AHU dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

f.     e-mail badan usaha.

Sistem, mekanisme dan prosedur

1.    Pemohon mengajukan permohonan hak akses OSS RBA oss.go.id

2.    Pemohon mengajukan perizinan usaha dengan mengisi/ menginput data pemohon

3.    Pemohon mengisi data usaha

4.    Pemohon mengisi daftar kegiatan usaha

5.    Memverifikasi pemenuhan persyaratan dan melakukan peninjauan lapangan dan output berupa Persetujuan persyaratan dari daftar kegiatan usaha oleh Dinas teknis

6.    Melakukan verifikasi data usaha dan persetujuan daftar kegiatan usaha

7.    Pemohon Mendapatkan dan mencetak izin/surat penolakan

Jangka waktu penyelesaian

Sesuai Service Level Agrement (Waktu penyelesaian Masing-masing KBLI (Cek di https://oss.go.id/ruanglingkup)

Biaya/tarif

Rp. 0 (Nol Rupiah)

Dasar Hukum

1.    Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2.    Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

3.    Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan.

Persyaratan Umum

1.    Pelaku Usaha Perorangan :

a.    Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid).

b.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     e-mail

d.    Nomor handphone aktif

2.    Pelaku Usaha Badan Usaha :

a.    Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid) penanggung jawab (direktur utama/direktur).

b.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi penanggung jawab (direktur utama/direktur). dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

d.    Akta Pendirian Perusahaan/akta perubahan.

e.     Pengesahan AHU dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

f.     e-mail badan usaha.

Sistem, mekanisme dan prosedur

1.    Pemohon mengajukan permohonan hak akses OSS RBA oss.go.id

2.    Pemohon mengajukan perizinan usaha dengan mengisi/ menginput data pemohon

3.    Pemohon mengisi data usaha

4.    Pemohon mengisi daftar kegiatan usaha

5.    Memverifikasi pemenuhan persyaratan dan melakukan peninjauan lapangan dan output berupa Persetujuan persyaratan dari daftar kegiatan usaha oleh Dinas teknis

6.    Melakukan verifikasi data usaha dan persetujuan daftar kegiatan usaha

7.    Pemohon Mendapatkan dan mencetak izin/surat penolakan

Jangka waktu penyelesaian

Sesuai Service Level Agrement (Waktu penyelesaian Masing-masing KBLI (Cek di https://oss.go.id/ruanglingkup)

Biaya/tarif

Rp. 0 (Nol Rupiah)

Dasar Hukum

1.    Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2.    Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

3.    Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan.

Persyaratan Umum

1.    Pelaku Usaha Perorangan :

a.    Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid).

b.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     e-mail

d.    Nomor handphone aktif

2.    Pelaku Usaha Badan Usaha :

a.    Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid) penanggung jawab (direktur utama/direktur).

b.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi penanggung jawab (direktur utama/direktur). dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

d.    Akta Pendirian Perusahaan/akta perubahan.

e.     Pengesahan AHU dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

f.     e-mail badan usaha.

Sistem, mekanisme dan prosedur

1.    Pemohon mengajukan permohonan hak akses OSS RBA oss.go.id

2.    Pemohon mengajukan perizinan usaha dengan mengisi/ menginput data pemohon

3.    Pemohon mengisi data usaha

4.    Pemohon mengisi daftar kegiatan usaha

5.    Memverifikasi pemenuhan persyaratan dan melakukan peninjauan lapangan dan output berupa Persetujuan persyaratan dari daftar kegiatan usaha oleh Dinas teknis

6.    Melakukan verifikasi data usaha dan persetujuan daftar kegiatan usaha

7.    Pemohon Mendapatkan dan mencetak izin/surat penolakan

Jangka waktu penyelesaian

Sesuai Service Level Agrement (Waktu penyelesaian Masing-masing KBLI (Cek di https://oss.go.id/ruanglingkup)

Biaya/tarif

Rp. 0 (Nol Rupiah)

Dasar Hukum

1.    Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2.    Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

3.    Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan.

Persyaratan Umum

1.    Pelaku Usaha Perorangan :

a.    Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid).

b.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     e-mail

d.    Nomor handphone aktif

2.    Pelaku Usaha Badan Usaha :

a.    Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid) penanggung jawab (direktur utama/direktur).

b.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi penanggung jawab (direktur utama/direktur). dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

d.    Akta Pendirian Perusahaan/akta perubahan.

e.     Pengesahan AHU dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

f.     e-mail badan usaha.

Sistem, mekanisme dan prosedur

1.    Pemohon mengajukan permohonan hak akses OSS RBA oss.go.id

2.    Pemohon mengajukan perizinan usaha dengan mengisi/ menginput data pemohon

3.    Pemohon mengisi data usaha

4.    Pemohon mengisi daftar kegiatan usaha

5.    Memverifikasi pemenuhan persyaratan dan melakukan peninjauan lapangan dan output berupa Persetujuan persyaratan dari daftar kegiatan usaha oleh Dinas teknis

6.    Melakukan verifikasi data usaha dan persetujuan daftar kegiatan usaha

7.    Pemohon Mendapatkan dan mencetak izin/surat penolakan

Jangka waktu penyelesaian

Sesuai Service Level Agrement (Waktu penyelesaian Masing-masing KBLI (Cek di https://oss.go.id/ruanglingkup)

Biaya/tarif

Rp. 0 (Nol Rupiah)

Dasar Hukum

1.    Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2.    Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

3.    Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan.

Persyaratan Umum

1.    Pelaku Usaha Perorangan :

a.    Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid).

b.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     e-mail

d.    Nomor handphone aktif

2.    Pelaku Usaha Badan Usaha :

a.    Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid) penanggung jawab (direktur utama/direktur).

b.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi penanggung jawab (direktur utama/direktur). dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

d.    Akta Pendirian Perusahaan/akta perubahan.

e.     Pengesahan AHU dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

f.     e-mail badan usaha.

Sistem, mekanisme dan prosedur

1.    Pemohon mengajukan permohonan hak akses OSS RBA oss.go.id

2.    Pemohon mengajukan perizinan usaha dengan mengisi/ menginput data pemohon

3.    Pemohon mengisi data usaha

4.    Pemohon mengisi daftar kegiatan usaha

5.    Memverifikasi pemenuhan persyaratan dan melakukan peninjauan lapangan dan output berupa Persetujuan persyaratan dari daftar kegiatan usaha oleh Dinas teknis

6.    Melakukan verifikasi data usaha dan persetujuan daftar kegiatan usaha

7.    Pemohon Mendapatkan dan mencetak izin/surat penolakan

Jangka waktu penyelesaian

Sesuai Service Level Agrement (Waktu penyelesaian Masing-masing KBLI (Cek di https://oss.go.id/ruanglingkup)

Biaya/tarif

Rp. 0 (Nol Rupiah)

Dasar Hukum

1.    Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

2.    Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

3.    Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan.

Persyaratan Umum

1.    Pelaku Usaha Perorangan :

a.    Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid).

b.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     e-mail

d.    Nomor handphone aktif

2.    Pelaku Usaha Badan Usaha :

a.    Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid) penanggung jawab (direktur utama/direktur).

b.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi penanggung jawab (direktur utama/direktur). dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

d.    Akta Pendirian Perusahaan/akta perubahan.

e.     Pengesahan AHU dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

f.     e-mail badan usaha.

Sistem, mekanisme dan prosedur

1.    Pemohon mengajukan permohonan hak akses OSS RBA oss.go.id

2.    Pemohon mengajukan perizinan usaha dengan mengisi/ menginput data pemohon

3.    Pemohon mengisi data usaha

4.    Pemohon mengisi daftar kegiatan usaha

5.    Memverifikasi pemenuhan persyaratan dan melakukan peninjauan lapangan dan output berupa Persetujuan persyaratan dari daftar kegiatan usaha oleh Dinas teknis

6.    Melakukan verifikasi data usaha dan persetujuan daftar kegiatan usaha

7.    Pemohon Mendapatkan dan mencetak izin/surat penolakan

Jangka waktu penyelesaian

Sesuai Service Level Agrement (Waktu penyelesaian Masing-masing KBLI (Cek di https://oss.go.id/ruanglingkup)

Biaya/tarif

Rp. 0 (Nol Rupiah)