Terms and Conditions

Dasar Hukum

1.   Undang-undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573)

2.  Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6617)

3.  Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6618)

4.  Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan

5.  Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan

Persyaratan Umum

1.    Pelaku Usaha Perorangan :

a.    Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid).

b.  Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     e-mail

d.    Nomor handphone aktif

2.    Pelaku Usaha Badan Usaha :

a. Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid) penanggung jawab (direktur utama/direktur).

b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi penanggung jawab (direktur utama/direktur). dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

d.    Akta Pendirian Perusahaan/akta perubahan.

e.  Pengesahan AHU dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

f.     e-mail badan usaha.

Sistem, mekanisme dan prosedur

1.      Pemohon Surat izin usaha perikanan telah memiliki hak akses dan NIB kemudian login ke sistem OSS (https://oss.go.id/) atau datang ke DPMPTSP

2.      Membuat permohonan baru PB UMKU dan pilih KBLI untuk pengajuan PB UMKU

3.   Klik ajukan permohonan kemudian pilih Surat izin usaha perikanan

4.  Pemohon melengkapi formulir PB UMKU (unggah dokumen persyaratan dan data teknis)

5.       OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan

6. OPD Teknis melakukan peninjauan Lapangan kemudian memvalidasi permohonan melalui OSS (disetujui,perbaikan,atau penolakan perizinan)

7.  Setelah permohonan disetujui oleh OPD Teknis, permohonan akan tergenerete ke akun OSS DPMPTSP

8.         DPMPTSP memverifikasi persetujuan permohonan

9.    Perizinan Berusaha UMKU Surat izin usaha perikanan terbit

Jangka waktu penyelesaian

1 - 7 Hari sesuai service level agreement masing-masing KBLI (cek di http:/OSS.go.id/ruang lingkup)

Biaya/tarif

Rp. 0 (Nol Rupiah)

Dasar Hukum

1.      Undang-undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573)

2. Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6617)

3. Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6618)

4.  Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian

5.      Peraturan Menteri Pertanian No 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian

a. Persyaratan Umum

1.    Pelaku Usaha Perorangan :

a.    Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid).

b.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     e-mail

d.    Nomor handphone aktif

2.    Pelaku Usaha Badan Usaha :

a. Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid) penanggung jawab (direktur utama/direktur).

b.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi penanggung jawab (direktur utama/direktur). dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

d.    Akta Pendirian Perusahaan/akta perubahan.

e.    Pengesahan AHU dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

f.     e-mail badan usaha.

Sistem, mekanisme dan prosedur

1.         Pemohon Pelayanan Jasa Laboratorium Veteriner telah memiliki hak akses dan NIB kemudian login ke sistem OSS  (http://oss.go.id/) atau datang ke DPMPTSP

2.    Membuat permohonan baru PB UMKU dan pilih KBLI untuk pengajuan PB UMKU

3.    Klik ajukan permohonan kemudian pilih Pelayanan Jasa Laboratorium Veteriner

4. Pemohon melengkapi formulir PB UMKU (unggah dokumen persyaratan dan data teknis)

5.      OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan

6.    OPD Teknis melakukan peninjauan Lapangan kemudian memvalidasi permohonan melalui OSS (disetujui,perbaikan,atau penolakan perizinan)

7. Setelah permohonan disetujui oleh OPD Teknis, permohonan akan tergenerete ke akun OSS DPMPTSP

8.         DPMPTSP memverifikasi persetujuan permohonan

9.   Perizinan Berusaha UMKU Pelayanan Jasa Laboratorium Veteriner terbit

Jangka waktu penyelesaian

1 - 30  Hari sesuai service level agreement masing-masing KBLI (cek di http:/OSS.go.id/ruang lingkup)

Biaya/tarif

Rp. 0 (Nol Rupiah)

Dasar Hukum

1.   Undang-undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573)

2. Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6617)

3. Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6618)

4.  Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian

5.      Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Reisiko Sektor Pertanian

Persyaratan Umum

1.     Pelaku Usaha Perorangan :

a.     Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid).

b.  Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     e-mail

d.     Nomor handphone aktif

2.     Pelaku Usaha Badan Usaha :

a.    Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid) penanggung jawab (direktur utama/direktur).

b.   Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi penanggung jawab (direktur utama/direktur). dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.  Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

d.     Akta Pendirian Perusahaan/akta perubahan.

e.     Pengesahan AHU dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.

f.      e-mail badan usaha

Sistem, mekanisme dan prosedur

1.         Pemohon Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (pelayanan paramedik veteriner)  telah memiliki hak akses dan NIB kemudian login ke sistem OSS  (https://oss.go.id/) atau datang ke DPMPTSP

2.         Membuat permohonan baru PB UMKU dan pilih KBLI untuk pengajuan PB UMKU

3.     Klik ajukan permohonan kemudian pilih Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (pelayanan paramedik veteriner)

4.         Pemohon melengkapi formulir PB UMKU (unggah dokumen persyaratan dan data teknis)

5.         OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan

6.   OPD Teknis melakukan peninjauan Lapangan kemudian memvalidasi permohonan melalui OSS (disetujui,perbaikan,atau penolakan perizinan)

7.      Setelah permohonan disetujui oleh OPD Teknis, permohonan akan tergenerete ke akun OSS DPMPTSP

8.         DPMPTSP memverifikasi persetujuan permohonan

9.  Perizinan Berusaha UMKU Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (pelayanan paramedik veteriner)  terbit

Jangka waktu penyelesaian

7 (Tujuh) Hari

Biaya/tarif

Rp. 0 (Nol Rupiah)

Dasar Hukum

1.   Undang-undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573)

2.  Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6617)

3.  Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6618)

4.      Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian

5.   Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Reisiko Sektor Pertanian

Persyaratan Umum

1.    Pelaku Usaha Perorangan :

a.    Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid).

b.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     e-mail

d.    Nomor handphone aktif

2.    Pelaku Usaha Badan Usaha :

a. Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid) penanggung jawab (direktur utama/direktur).

b.  Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi penanggung jawab (direktur utama/direktur). dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

d.    Akta Pendirian Perusahaan/akta perubahan.

e.     Pengesahan AHU dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

f.     e-mail badan usaha.

Sistem, mekanisme dan prosedur

1. Pemohon Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (praktik dokter hewan untuk warga negara asing)  telah memiliki hak akses dan NIB kemudian login ke sistem OSS  (https://oss.go.id/) atau datang ke DPMPTSP

2.         Membuat permohonan baru PB UMKU dan pilih KBLI untuk pengajuan PB UMKU

3.    Klik ajukan permohonan kemudian pilih Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (praktik dokter hewan untuk warga negara asing)

4.  Pemohon melengkapi formulir PB UMKU (unggah dokumen persyaratan dan data teknis)

5.         OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan

6.  OPD Teknis melakukan peninjauan Lapangan kemudian memvalidasi permohonan melalui OSS (disetujui,perbaikan,atau penolakan perizinan)

7.  Setelah permohonan disetujui oleh OPD Teknis, permohonan akan tergenerete ke akun OSS DPMPTSP

8.         DPMPTSP memverifikasi persetujuan permohonan

9.         Perizinan Berusaha UMKU Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (praktik dokter hewan untuk warga negara asing)  terbit

Jangka waktu penyelesaian

7 (Tujuh) Hari sesuai SLA waktu penyelesaian masing - masing KBLI cek di oss.go.id/Ruang Lingkup

Biaya/tarif

Rp. 0 (Nol Rupiah)

Dasar Hukum

1.     Undang-undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573)

2. Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6617)

3. Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6618)

4.     Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian

5.   Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian

a. Persyaratan Umum

1.    Pelaku Usaha Perorangan :

a.    Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid).

b.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     e-mail

d.    Nomor handphone aktif

2.    Pelaku Usaha Badan Usaha :

a. Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid) penanggung jawab (direktur utama/direktur).

b.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi penanggung jawab (direktur utama/direktur). dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.   Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

d.    Akta Pendirian Perusahaan/akta perubahan.

e.     Pengesahan AHU dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.

f.     e-mail badan usaha.

Sistem, mekanisme dan prosedur

1.  Pemohon Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (praktik dokter hewan untuk warga negara indonesia)  telah memiliki hak akses dan NIB kemudian login ke sistem OSS  (https://oss.go.id/) atau datang ke DPMPTSP

2.    Membuat permohonan baru PB UMKU dan pilih KBLI untuk pengajuan PB UMKU

3.         Klik ajukan permohonan kemudian pilih Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (praktik dokter hewan untuk warga negara indonesia)

4.  Pemohon melengkapi formulir PB UMKU (unggah dokumen persyaratan dan data teknis)

5.         OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan

6.      OPD Teknis melakukan peninjauan Lapangan kemudian memvalidasi permohonan melalui OSS (disetujui,perbaikan,atau penolakan perizinan)

7. Setelah permohonan disetujui oleh OPD Teknis, permohonan akan tergenerete ke akun OSS DPMPTSP

8.         DPMPTSP memverifikasi persetujuan permohonan

9.     Perizinan Berusaha UMKU Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (praktik dokter hewan untuk warga negara indonesia)  terbit

Jangka waktu penyelesaian

7 (Tujuh) Hari sesuai SLA waktu penyelesaian masing - masing KBLI cek di oss.go.id/Ruang Lingkup

Biaya/tarif

Rp. 0 (Nol Rupiah)

Dasar Hukum

1.  Undang-undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573)

2. Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6617)

3. Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6618)

4.  Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian

5.     Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Reisiko Sektor Pertanian

a. Persyaratan Umum

1.     Pelaku Usaha Perorangan :

a.     Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid).

b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     e-mail

d.     Nomor handphone aktif

2.     Pelaku Usaha Badan Usaha :

a.     Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid) penanggung jawab (direktur utama/direktur).

b.     Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi penanggung jawab (direktur utama/direktur). dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

d.     Akta Pendirian Perusahaan/akta perubahan.

e.     Pengesahan AHU dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.

f.      e-mail badan usaha.

Sistem, mekanisme dan prosedur

1.   Pemohon Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil  (PSAT-PDUK)   telah memiliki hak akses dan NIB kemudian login ke sistem OSS  (https://oss.go.id/) atau datang ke DPMPTSP

2.         Membuat permohonan baru PB UMKU dan pilih KBLI untuk pengajuan PB UMKU

3.  Klik ajukan permohonan kemudian pilih Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil  (PSAT-PDUK)

4.       Pemohon melengkapi formulir PB UMKU (unggah dokumen persyaratan dan data teknis)

5.         OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan

6.  OPD Teknis melakukan peninjauan Lapangan kemudian memvalidasi permohonan melalui OSS (disetujui,perbaikan,atau penolakan perizinan)

7.    Setelah permohonan disetujui oleh OPD Teknis, permohonan akan tergenerete ke akun OSS DPMPTSP

8.         DPMPTSP memverifikasi persetujuan permohonan

9.  Perizinan Berusaha UMKU Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil  (PSAT-PDUK))  terbit

Jangka waktu penyelesaian

1 - 7 Hari sesuai SLA waktu penyelesaian masing - masing KBLI cek di oss.go.id/Ruang Lingkup

Biaya/tarif

Rp. 0 (Nol Rupiah)

Dasar Hukum

1.  Undang-undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573)

2.      Undang-undang No 38 Tahun 2004 tentang Jalan

3. Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6617)

4. Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6618)

5.      Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan

6.  Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan

7.  Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan

8.      Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Reisiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Persyaratan Umum

1.     Pelaku Usaha Perorangan :

a.     Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid).

b.   Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     e-mail

d.     Nomor handphone aktif

2.     Pelaku Usaha Badan Usaha :

a.     Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid) penanggung jawab (direktur utama/direktur).

b.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi penanggung jawab (direktur utama/direktur). dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

d.     Akta Pendirian Perusahaan/akta perubahan.

e.   Pengesahan AHU dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.

f.      e-mail badan usaha.

Sistem, mekanisme dan prosedur

1.   Pemohon Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagia-bagian Jalan Kabupaten/Kota telah memiliki hak akses dan NIB kemudian login ke sistem OSS  (https://oss.go.id/) atau datang ke DPMPTSP

2.        Membuat permohonan baru PB UMKU dan pilih KBLI untuk pengajuan PB UMKU

3.     Klik ajukan permohonan kemudian pilih Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagia-bagian Jalan Kabupaten/Kota

4.         Pemohon melengkapi formulir PB UMKU (unggah dokumen persyaratan dan data teknis)

5. Perizinan Berusaha UMKU Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagia-bagian Jalan Kabupaten/Kota terbit

Jangka waktu penyelesaian

1 (Satu) Hari

Biaya/tarif

Rp. 0 (Nol Rupiah)

Dasar Hukum

1.      Undang-undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573)

2.      Undang-undang No 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air

3.      Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6617)

4.      Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6618)

5.      Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Reisiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

a. Persyaratan Umum

1.     Pelaku Usaha Perorangan :

a.     Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid).

b.     Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     e-mail

d.     Nomor handphone aktif

2.     Pelaku Usaha Badan Usaha :

a.     Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid) penanggung jawab (direktur utama/direktur).

b.     Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi penanggung jawab (direktur utama/direktur). dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

d.     Akta Pendirian Perusahaan/akta perubahan.

e.  Pengesahan AHU dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.

f.      e-mail badan usaha.

Sistem, mekanisme dan prosedur

1.   Pemohon Izin Penguasahaan Sumber Daya Air (Wilayah Sungai Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota telah memiliki hak akses dan NIB kemudian login ke sistem OSS  (https://oss.go.id/) atau datang ke DPMPTSP

2.  Membuat permohonan baru PB UMKU dan pilih KBLI untuk pengajuan PB UMKU

3.       Klik ajukan permohonan kemudian pilih Izin Penguasahaan Sumber Daya Air (Wilayah Sungai Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

4.  Pemohon melengkapi formulir PB UMKU (unggah dokumen persyaratan dan data teknis)

5.      Perizinan Berusaha UMKU  Izin Penguasahaan Sumber Daya Air (Wilayah Sungai Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terbit

Jangka waktu penyelesaian

1 (Satu) Hari

Biaya/tarif

Rp. 0 (Nol Rupiah)

Dasar Hukum

1.   Undang-undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573)

2. Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6617)

3. Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6618)

4.    Peraturan Menteri Kesehatan No 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan

5.    Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan No 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan

a. Persyaratan Umum

1.     Pelaku Usaha Perorangan :

a.     Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid).

b.  Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     e-mail

d.     Nomor handphone aktif

2.     Pelaku Usaha Badan Usaha :

a.     Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid) penanggung jawab (direktur utama/direktur).

b.  Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi penanggung jawab (direktur utama/direktur). dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

d.     Akta Pendirian Perusahaan/akta perubahan.

e.     Pengesahan AHU dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.

f.      e-mail badan usaha.

Sistem, mekanisme dan prosedur

1.       Pemohon Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) telah memiliki hak akses dan NIB kemudian login ke sistem OSS  (https://oss.go.id/) atau datang ke DPMPTSP

2.         Membuat permohonan baru PB UMKU dan pilih KBLI untuk pengajuan PB UMKU

3.         Klik link pemenuhan komitmen di OSS sehingga akan diarahkan ke aplikasi sppirt.pom.go.id untuk pengajuan produk baru

4.          Pemohon tidak perlu login di aplikasi sppirt.pom.go.id apabila data NIB nya sudah tersimpan di aplikasi SPP-IRT. Pemohon dengan data NIB belum pernah terdaftar dalam aplikasi sppirt.pom.go.id wajib melengkapi datanya di sppirt.pom.go.id

5.          Pemohon menginput data produk, mengunggah rancangan label dan pernyataan komitmen

6.          Permohonan sppirt secara otomatis akan divalidasi oleh sistem dan No P-IRT akan tergenerate secara otomatis dari data yang diinput oleh pelaku usaha.

7.          Perizinan Berusaha UMKU SPP-IRT terbit

Jangka waktu penyelesaian

1 - 7  Hari sesuai service level agreement masing-masing KBLI (cek di http:/OSS.go.id/ruang lingkup)

Biaya/tarif

Rp. 0 (Nol Rupiah)

Dasar Hukum

1.       Undang-undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573)

2.       Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6617)

3.       Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6618)

4.       Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan dan Produk Pada penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Reisiko Sektor Kesehatan

5.       Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan No 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan dan Produk Pada penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Reisiko Sektor Obat dan Makanan

a. Persyaratan Umum

1.     Pelaku Usaha Perorangan :

a.     Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid).

b.     Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     e-mail

d.     Nomor handphone aktif

2.     Pelaku Usaha Badan Usaha :

a.     Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid) penanggung jawab (direktur utama/direktur).

b.     Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi penanggung jawab (direktur utama/direktur). dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

d.     Akta Pendirian Perusahaan/akta perubahan.

e.     Pengesahan AHU dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.

f.      e-mail badan usaha.

Sistem, mekanisme dan prosedur

1.          Pemohon Label Pengawasan/pembinaan Tempat Pengelolaan Pangan telah memiliki hak akses dan NIB kemudian login ke sistem OSS  (https://oss.go.id/) atau datang ke DPMPTSP

2.          Membuat permohonan baru PB UMKU dan pilih KBLI untuk pengajuan PB UMKU

3.          Klik ajukan permohonan kemudian pilih Label Pengawasan/pembinaan Tempat Pengelolaan Pangan

4.          Pemohon melengkapi formulir PB UMKU (unggah dokumen persyaratan dan data teknis)

5.          OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan

6.          OPD Teknis melakukan peninjauan Lapangan kemudian memvalidasi permohonan melalui OSS (disetujui,perbaikan,atau penolakan perizinan)

7.          Setelah permohonan disetujui oleh OPD Teknis, permohonan akan tergenerete ke akun OSS DPMPTSP

8.          DPMPTSP memverifikasi persetujuan permohonan

9.          Perizinan Berusaha UMKU Label Pengawasan/pembinaan Tempat Pengelolaan Pangan terbit

Jangka waktu penyelesaian

1 (Satu) Hari

Biaya/tarif

Rp. 0 (Nol Rupiah)

Dasar Hukum

1.      Undang-undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573)

2.      Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6617)

3.      Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6618)

4.      Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan dan Produk Pada penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Reisiko Sektor Kesehatan

5.      Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan No 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Reisiko Sektor Obat dan Makanan

a. Persyaratan Umum

1.     Pelaku Usaha Perorangan :

a.     Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid).

b.     Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     e-mail

d.     Nomor handphone aktif

2.     Pelaku Usaha Badan Usaha :

a.     Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid) penanggung jawab (direktur utama/direktur).

b.     Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi penanggung jawab (direktur utama/direktur). dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

d.     Akta Pendirian Perusahaan/akta perubahan.

e.     Pengesahan AHU dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.

f.      e-mail badan usaha.

Sistem, mekanisme dan prosedur

1.          Pemohon  Sertifikat Laik Higiene Sanitasi telah memiliki hak akses dan NIB kemudian login ke sistem OSS  (https://oss.go.id/) atau datang ke DPMPTSP

2.          Membuat permohonan baru PB UMKU dan pilih KBLI untuk pengajuan PB UMKU

3.          Klik ajukan permohonan kemudian pilih Sertifikat Laik Higiene Sanitasi

4.          Pemohon melengkapi formulir PB UMKU (unggah dokumen persyaratan dan data teknis)

5.          Perizinan Berusaha UMKU Sertifikat Laik Higiene Sanitasi terbit

Jangka waktu penyelesaian

 1 Hari

Biaya/tarif

Rp. 0 (Nol Rupiah)

Dasar Hukum

1.      Undang-undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573)

2.      Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6617)

3.      Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6618)

4.      Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan dan Produk Pada penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Reisiko Sektor Kesehatan

5.      Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan No 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Reisiko Sektor Obat dan Makanan

a. Persyaratan Umum

1.     Pelaku Usaha Perorangan :

a.     Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid).

b.     Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     e-mail

d.     Nomor handphone aktif

2.     Pelaku Usaha Badan Usaha :

a.     Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid) penanggung jawab (direktur utama/direktur).

b.     Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi penanggung jawab (direktur utama/direktur). dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

d.     Akta Pendirian Perusahaan/akta perubahan.

e.     Pengesahan AHU dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.

f.      e-mail badan usaha.

Sistem, mekanisme dan prosedur

1.          Pemohon Sertifikat Laik Sehat telah memiliki hak akses dan NIB kemudian login ke sistem OSS  (https://oss.go.id/) atau datang ke DPMPTSP

2.          Membuat permohonan baru PB UMKU dan pilih KBLI untuk pengajuan PB UMKU

3.          Klik ajukan permohonan kemudian pilih Sertifikat Laik Sehat

4.          Pemohon melengkapi formulir PB UMKU (unggah dokumen persyaratan dan data teknis)

5.          OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan

6.          OPD Teknis melakukan peninjauan Lapangan kemudian memvalidasi permohonan melalui OSS (disetujui,perbaikan,atau penolakan perizinan)

7.          Setelah permohonan disetujui oleh OPD Teknis, permohonan akan tergenerete ke akun OSS DPMPTSP

8.          DPMPTSP memverifikasi persetujuan permohonan

9.          Perizinan Berusaha UMKU Sertifikat Laik Sehat terbit

Jangka waktu penyelesaian

1 - 30 Hari  sesuai service level agreement masing-masing KBLI (cek di http:/OSS.go.id/ruang lingkup)

Biaya/tarif

Rp. 0 (Nol Rupiah)

Dasar Hukum

1.   Undang-undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573)

2.   Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6617)

3.      Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6618)

4.      Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan dan Produk Pada penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Reisiko Sektor Kesehatan

5.      Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan No 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan dan Produk Pada penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Reisiko Sektor Obat dan Makanan

a. Persyaratan Umum

1.     Pelaku Usaha Perorangan :

a.     Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid).

b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     e-mail

d.     Nomor handphone aktif

2.     Pelaku Usaha Badan Usaha :

a.     Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid) penanggung jawab (direktur utama/direktur).

b.     Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi penanggung jawab (direktur utama/direktur). dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

d.     Akta Pendirian Perusahaan/akta perubahan.

e.     Pengesahan AHU dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.

f.      e-mail badan usaha.

Sistem, mekanisme dan prosedur

1.   Pemohon Standar Kesehatan Pengelolaan Pangan Industri Rumah Tangga telah memiliki hak akses dan NIB kemudian login ke sistem OSS  (https://oss.go.id/) atau datang ke DPMPTSP

2.          Membuat permohonan baru PB UMKU dan pilih KBLI untuk pengajuan PB UMKU

3.          Klik ajukan permohonan kemudian pilih Standar Kesehatan Pengelolaan Pangan Industri Rumah Tangga

4.          Pemohon melengkapi formulir PB UMKU (unggah dokumen persyaratan dan data teknis)

5.          OPD Teknis memverifikasi pemenuhan persyaratan

6.          OPD Teknis melakukan peninjauan Lapangan kemudian memvalidasi permohonan melalui OSS (disetujui,perbaikan,atau penolakan perizinan)

7.          Setelah permohonan disetujui oleh OPD Teknis, permohonan akan tergenerete ke akun OSS DPMPTSP

8.          DPMPTSP memverifikasi persetujuan permohonan

9.          Perizinan Berusaha UMKU Standar Kesehatan Pengelolaan Pangan Industri Rumah Tangga terbit

Jangka waktu penyelesaian

1 - 7 Hari sesuai service level agreement masing-masing KBLI (cek di http:/OSS.go.id/ruang lingkup)

Biaya/tarif

Rp. 0 (Nol Rupiah)

Dasar Hukum

1.   Undang-undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573)

2. Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6617)

3. Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6618)

4.      Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan

a.   Persyaratan Umum

1.     Pelaku Usaha Perorangan :

a.     Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid).

b.  Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     e-mail

d.     Nomor handphone aktif

2.     Pelaku Usaha Badan Usaha :

a.     Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid) penanggung jawab (direktur utama/direktur).

b.  Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi penanggung jawab (direktur utama/direktur). dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

d.     Akta Pendirian Perusahaan/akta perubahan.

e.     Pengesahan AHU dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.

f.      e-mail badan usaha.

Sistem, mekanisme dan prosedur

1.          Pemohon Surat Keterangan Penjualan Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C (SKPL-B dan SKPL-C) telah memiliki hak akses dan NIB kemudian login ke sistem OSS (https://oss.go.id/) atau datang ke DPMPTSP

2.          Membuat permohonan baru PB UMKU dan pilih KBLI untuk pengajuan PB UMKU

3.   Klik ajukan permohonan kemudian pilih Tanda Daftar Gudang

4.          Pemohon melengkapi formulir PB UMKU (unggah dokumen persyaratan dan data teknis)

5.    Perizinan Berusaha UMKU Surat Keterangan Penjualan Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C (SKPL-B dan SKPL-C)  terbit

Jangka waktu penyelesaian

1 (Satu) Hari

Biaya/tarif

Rp. 0 (Nol Rupiah)

Dasar Hukum

1.      Undang-undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573)

2.  Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6617)

3.  Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6618)

4. Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan

5.  Peraturan Menteri Perdagangan No 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan

6.      Peraturan Menteri Perdagangan No 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

a.   Persyaratan Umum

1.     Pelaku Usaha Perorangan :

a.     Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid).

b.  Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     e-mail

d.     Nomor handphone aktif

2.     Pelaku Usaha Badan Usaha :

a. Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid) penanggung jawab (direktur utama/direktur).

b.    Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi penanggung jawab (direktur utama/direktur). dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.   Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

d.     Akta Pendirian Perusahaan/akta perubahan.

e.  Pengesahan AHU dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.

f.      e-mail badan usaha.

Sistem, mekanisme dan prosedur

1.  Pemohon Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi Penerima Waralaba Berasal dari Waralaba Dalam Negeri telah memiliki hak akses dan NIB kemudian login ke sistem OSS (https://oss.go.id/) atau datang ke DPMPTSP

2.      Membuat permohonan baru PB UMKU dan pilih KBLI untuk pengajuan PB UMKU

3.   Klik ajukan permohonan kemudian pilih Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi Penerima Waralaba Berasal dari Waralaba Dalam Negeri

4.   Pemohon melengkapi formulir PB UMKU (unggah dokumen persyaratan dan data teknis)

5.  Perizinan Berusaha UMKU Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi Penerima Waralaba Berasal dari Waralaba Dalam Negeri terbit

Jangka waktu penyelesaian

1 (Satu) Hari

Biaya/tarif

Rp. 0 (Nol Rupiah)

Dasar Hukum

1.  Undang-undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573)

2. Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6617)

3. Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6618)

4. Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan

5.      Peraturan Menteri Perdagangan No 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan

6.      Peraturan Menteri Perdagangan No 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

a.   Persyaratan Umum

1.     Pelaku Usaha Perorangan :

a.     Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid).

b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     e-mail

d.     Nomor handphone aktif

2.     Pelaku Usaha Badan Usaha :

a.     Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid) penanggung jawab (direktur utama/direktur).

b.     Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi penanggung jawab (direktur utama/direktur). dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

d.     Akta Pendirian Perusahaan/akta perubahan.

e.     Pengesahan AHU dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.

f.      e-mail badan usaha.

Sistem, mekanisme dan prosedur

1.    Pemohon Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi Penerima Waralaba Lanjutan Berasal dari Waralaba Dalam Negeri telah memiliki hak akses dan NIB kemudian login ke sistem OSS (https://oss.go.id/) atau datang ke DPMPTSP

2.          Membuat permohonan baru PB UMKU dan pilih KBLI untuk pengajuan PB UMKU

3.  Klik ajukan permohonan kemudian pilih Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi Penerima Waralaba Lanjutan Berasal dari Waralaba Dalam Negeri

4.    Pemohon melengkapi formulir PB UMKU (unggah dokumen persyaratan dan data teknis)

5.        Perizinan Berusaha UMKU Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi Penerima Waralaba Lanjutan Berasal dari Waralaba Dalam Negeri terbit

Jangka waktu penyelesaian

1 Hari sesuai service level agreement masing-masing KBLI (cek di http:/OSS.go.id/ruang lingkup)

Biaya/tarif

Rp. 0 (Nol Rupiah)

Dasar Hukum

1.  Undang-undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573)

2. Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6617)

3. Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6618)

4. Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan

5.      Peraturan Menteri Perdagangan No 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan

6.      Peraturan Menteri Perdagangan No 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

a.   Persyaratan Umum

1.     Pelaku Usaha Perorangan :

a.     Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid).

b.  Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     e-mail

d.     Nomor handphone aktif

2.     Pelaku Usaha Badan Usaha :

a.     Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid) penanggung jawab (direktur utama/direktur).

b.     Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi penanggung jawab (direktur utama/direktur). dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

d.     Akta Pendirian Perusahaan/akta perubahan.

e.     Pengesahan AHU dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.

f.      e-mail badan usaha.

Sistem, mekanisme dan prosedur

1.          Pemohon Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi Penerima Waralaba Lanjutan Berasal dari Waralaba Luar Negeri telah memiliki hak akses dan NIB kemudian login ke sistem OSS (https://oss.go.id/) atau datang ke DPMPTSP

2.          Membuat permohonan baru PB UMKU dan pilih KBLI untuk pengajuan PB UMKU

3.  Klik ajukan permohonan kemudian pilih Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi Penerima Waralaba Lanjutan Berasal dari Waralaba Luar Negeri

4.          Pemohon melengkapi formulir PB UMKU (unggah dokumen persyaratan dan data teknis)

5.     Perizinan Berusaha UMKU Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi Penerima Waralaba Lanjutan Berasal dari Waralaba Luar Negeri terbit

Jangka waktu penyelesaian

1 (Satu) Hari

Biaya/tarif

Rp. 0 (Nol Rupiah)

Dasar Hukum

1.   Undang-undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573)

2. Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6617)

3. Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6618)

4.      Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan

a.   Persyaratan Umum

1.     Pelaku Usaha Perorangan :

a.     Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid).

b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     e-mail

d.     Nomor handphone aktif

2.     Pelaku Usaha Badan Usaha :

a.     Kartu Tanda Penduduk elektronik (NIK valid) penanggung jawab (direktur utama/direktur).

b.  Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi penanggung jawab (direktur utama/direktur). dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

c.     Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha dan sudah melakukan kewajiban pelaporan tahun terakhir.

d.     Akta Pendirian Perusahaan/akta perubahan.

e.     Pengesahan AHU dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.

f.      e-mail badan usaha.

Sistem, mekanisme dan prosedur

1.          Pemohon Tanda Daftar Gudang (TDG) telah memiliki hak akses dan NIB kemudian login ke sistem OSS (https://oss.go.id/) atau datang ke DPMPTSP

2.     Membuat permohonan baru PB UMKU dan pilih KBLI untuk pengajuan PB UMKU

3.   Klik ajukan permohonan kemudian pilih Tanda Daftar Gudang

4.          Pemohon melengkapi formulir PB UMKU (unggah dokumen persyaratan dan data teknis)

5.         Perizinan Berusaha UMKU Tanda Daftar Gudang terbit

Jangka waktu penyelesaian

1 (Satu) Hari

Biaya/tarif

Rp. 0 (Nol Rupiah)