Terms and Conditions

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39  Tahun 2014 tentang Perkebunan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Bidang Pertanian.

1. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari lembaga OSS.

2. Izin Usaha Tanaman Pangan yang belum berlaku efektif dari lembaga OSS.

3. Perizinan Prasarana yang disyaratkan semua atau sebagian antara lain:

• Izin Lokasi.
• Izin Lingkungan.
• Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
• Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

4. Pemenuhan Komitmen disampaikan setelah Perizinan Prasarana dipenuhi.

1. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari lembaga OSS.

2. Izin Usaha Tanaman Pangan yang belum berlaku efektif dari lembaga OSS.

3. Perizinan Prasarana yang disyaratkan semua atau sebagian antara lain:

• Izin Lokasi.
• Izin Lingkungan.
• Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
• Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

4. Pemenuhan Komitmen disampaikan setelah Perizinan Prasarana dipenuhi.

1. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari lembaga OSS.

2. Izin Usaha Tanaman Pangan yang belum berlaku efektif dari lembaga OSS.

3. Perizinan Prasarana yang disyaratkan semua atau sebagian antara lain:

• Izin Lokasi.
• Izin Lingkungan.
• Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
• Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

4. Pemenuhan Komitmen disampaikan setelah Perizinan Prasarana dipenuhi.

5. Pemenuhan komitmen :

• Bukti kepemilikan atau penguasaan lahan produksi benih tanaman pangan.
• rekomendasi keamanan hayati produk rekayasa genetika dari Komisi Keamanan Hayati (KKH), jika menggunakan tanaman hasil rekayasa genetika.

1. Pemohon mengakses laman OSS di alamat   oss.go.id untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan mengisi pernyataan Pemenuhan komitmen Izin Usaha Tanaman Pangan. 
2. Pemohon Mengakses laman SICANTIK CLOUD di alamat sicantikui.layanan.go.id untuk mendaftarkan permohonan pemenuhan komitmen serta melampirkan persyaratan.
3. Apabila persyaratan administrasi telah lengkap maka DPMPTSP memproses rekomendasi teknis kepada Dinas Teknis terkait.
4. Dinas Teknis terkait melakukan peninjauan lokasi dan/atau rapat pembahasan jika diperlukan.
5. Rapat  pembahasan  sebagaimana dimaksud angka 4 dapat difasilitasi /dikoordinasikan oleh DPMPTSP.
6. Dinas Teknis terkait memberikan jawaban secara tertulis dan/atau melakukan notifikasi melalui Aplikasi SICANTIK CLOUD atas pengajuan rekomendasi teknis baik yang dapat disetujui maupun yang ditolak.
7. Apabila Dinas Teknis Terkait menyatakan bahwa permohonan rekomendasi teknis ditolak, maka DPMPTSP menerbitkan Surat Penolakan Pemenuhan Komitmen dan menyerahkan atau mengemailkannya kepada pemohon apabila telah berlaku tanda tangan secara elektronik.
8. Apabila semua persyaratan administrasi dan teknis telah dinyatakan lengkap maka DPMPTSP menerbitkan Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Tanaman Pangan dan menyerahkan atau mengemailkannya kepada pemohon apabila telah berlaku tanda tangan secara elektronik.
9. DPMPTSP setelah menerbitkan Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen dan menotifikasi ke OSS bahwa pelaku usaha telah memenuhi komitmen.
10. OSS menyatakan Izin Usaha Tanaman Pangan telah berlaku efektif.