Terms and Conditions

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39  Tahun 2014 tentang Perkebunan;.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Bidang Pertanian.

Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan dilakukan terhadap:

1. Petani dengan usaha proses produksi skala usaha kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar dan/atau menggunakan tenaga kerja tetap kurang dari 10 (sepuluh) orang.

2. Petani  dengan  usaha penanganan pascapanen:

• Pengeringan dan penggudangan padi, dengan kapasitas terpasang kurang dari 50 (lima puluh) ton/hari.
• Jagung:
• Pengeringan dan pergudangan dengan kapasitas terpasang kurang dari 50 (lima puluh) ton/hari.
• Pengolahan, dengan kapasitas terpasang kurang dari 2 (dua) ton/jam
• Kedelai:
• Pengeringan dan pergudangan dengan kapasitas terpasang kurang dari 30 (tiga puluh) ton/hari.
• Pengolahan, dengan kapasitas terpasang kurang dari 3 (dua) ton/hari
• Ubi kayu:
• Penanganan pascapanen, dengan kapasitas terpasang kurang dari 6 (enam) ton/hari.
• Usaha chip/geplek, dengan kapasitas terpasang kurang dari 2 (dua) ton/hari.
• Usaha tapioka, dengan kapasitas terpasang kurang dari 2 (dua) ton/hari.
• Usaha tepung kasava, dengan kapasitas terpasang kurang dari 2 (dua) ton/hari.
• Usaha tepung fermentasi, dengan kapasitas terpasang kurang dari 2 (dua) ton/hari.
• Ubi jalar:
• Penanganan pascapanen dan pengolahan, dengan kapasitas terpasang kurang dari 6 (enam) ton/hari.
• Usaha tepung ubi jalar, dengan kapasitas terpasang kurang dari 2 (dua) ton/hari.
• Pengolahan kacang hijau, dengan kapasitas terpasang kurang dari 3 (tiga) ton/hari.
• Pengolahan tepung sorgum, dengan kapasitas terpasang kurang dari 3 (tiga) ton/hari.
• Distribusi dan pemasaran hasil, dengan kapasitas terpasang kurang dari 50 (lima puluh) ton/hari.
• Hasil penjualan (omzet) selama 1 (satu) tahun kurang dari Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
• Menggunakan tenaga kerja tetap kurang dari 10 (sepuluh) orang. 

3. Petani dengan usaha keterpaduan antara proses produksi dengan penanganan pascapanen tanaman pangan, dengan skala usaha kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar, kapasitas terpasang sebaimana dimaksud huruf b dan/atau menggunakan teaga kerja tetap kurang dari 10 (sepuluh) orang.

Nomor Induk Berusaha (NIB) dari lembaga OSS.

1. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari lembaga OSS.
2. Pendaftaran Usaha Perkebunan yang belum berlaku efektif dari lembaga OSS.
3. Perizinan Prasarana yang disyaratkan semua atau sebagian antara lain:

• Izin Lokasi.
• Izin Lingkungan.
• Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
• Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

1. Pemohon mengakses laman OSS di alamat   oss.go.id untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan mengisi pernyataan Pemenuhan komitmen Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan. 
2. Pemohon Mengakses laman SICANTIK di alamat sicantikui.layanan.go.id untuk mendaftarkan permohonan pemenuhan komitmen serta melampirkan persyaratan. 
3. Apabila persyaratan administrasi telah lengkap maka DPMPTSP memproses rekomendasi teknis kepada Dinas Teknis terkait.
4. Dinas Teknis terkait melakukan peninjauan lokasi dan/atau rapat pembahasan jika diperlukan.
5. Rapat  pembahasan  sebagaimana dimaksud angka 4 dapat difasilitasi /dikoordinasikan oleh DPMPTSP.
6. Dinas Teknis terkait memberikan jawaban secara tertulis dan/atau melakukan notifikasi melalui Aplikasi SICANTIK atas pengajuan rekomendasi teknis baik yang dapat disetujui maupun yang ditolak.
7. Apabila Dinas Teknis Terkait menyatakan bahwa permohonan rekomendasi teknis ditolak, maka DPMPTSP menerbitkan Surat Penolakan Pemenuhan Komitmen dan menyerahkan atau mengemailkannya kepada pemohon apabila telah berlaku tanda tangan secara elektronik.
8. Apabila semua persyaratan administrasi dan teknis telah dinyatakan lengkap maka DPMPTSP menerbitkan Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan dan menyerahkan atau mengemailkannya kepada pemohon apabila telah berlaku tanda tangan secara elektronik.
9. DPMPTSP setelah menerbitkan Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen menotifikasi ke OSS bahwa pelaku usaha telah memenuhi komitmen.
10. OSS menyatakan Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan telah berlaku efektif.