Terms and Conditions

Dasar Hukum

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018  tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
3. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik di Bidang Perdagangan;
4. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba;
5. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2020 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik di Bidang Perdagangan.

Persyaratan

1. Nomor Induk Berusaha (NIB)
2. Izin Usaha Perdagangan yang berlaku efektif di OSS.
3. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang berlaku efektif di OSS.
4. Memiliki perjanjian waralaba dari pemberi waralaba.
5. Surat pernyataan keaslian semua dokumen persyaratan, ditandatangani diatas materai 6000.

Sistem, mekanisme dan prosedur

1. Pemohon mengakses laman OSS di alamat  oss.go.id untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). 
2. Pemohon mengakses laman SICANTIK CLOUD di alamat sicantikui.layanan.go.id untuk mendaftarkan permohonan.   
3. Apabila persyaratan administrasi telah lengkap maka DPMPTSP memproses rekomendasi teknis kepada Dinas Teknis terkait.
4. Dinas Teknis terkait melakukan peninjauan lokasi dan/atau rapat pembahasan jika diperlukan.
5. Rapat  pembahasan  sebagaimana dimaksud angka 4 dapat difasilitasi /dikoordinasikan oleh DPMPTSP.
6. Dinas Teknis terkait memberikan jawaban secara tertulis dan melakukan notifikasi melalui Aplikasi SICANTIK CLOUD atas pengajuan rekomendasi teknis baik yang dapat disetujui maupun yang ditolak.
7. Apabila Dinas Teknis terkait menyatakan bahwa permohonan rekomendasi teknis ditolak, maka DPMPTSP menerbitkan Surat Pernyataan Pembatalan Pemenuhan Komitmen dan menyerahkan atau mengemailkannya apabila telah berlaku tanda tangan secara elektronik kepada pemohon serta menotifikasi ke OSS bahwa Pemenuhan Komitmen belum terpenuhi/ditolak.
8. Apabila semua persyaratan administrasi dan rekomendasi teknis telah dinyatakan lengkap maka DPMPTSP menerbitkan Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen dan menyerahkan atau mengemailkannya kepada pemohon apabila telah berlaku tanda tangan secara elektronik.
9. DPMPTSP setelah menerbitkan Persetujuan Pemenuhan Komitmen menotifikasi ke OSS bahwa pelaku telah memenuhi komitmen.
10. OSS menyatakan STPW telah berlaku efektif.

Jangka waktu penyelesaian

3 (tiga) hari kerja setelah berkas persyaratan administrasi dan teknis dinyatakan lengkap dan benar.

Biaya/tarif

Rp. 0 (nol) Rupiah