Pemkab Pandeglang

Dasar Hukum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8/PRT/M/2019 tentang Pedoman Pelayanan Usaha Jasa Konstruksi Nasional.

1. Tanda Daftar Usaha Perseorangan (TDUP).

JASA KONSULTANSI KONTRUKSI DAN PEKERJAAN KONTRUKSI

1.1 Permohonan Baru:

permohonan diajukan oleh Perorangan Warga Negara Indonesia
Nomor Induk Berusaha (NIB) dari laman OSS.
TDUP Belum berlaku efektif dari laman OSS.
untuk permohonan Jasa Konsultansi Kontruksi melampirkan Sertifikat kompetensi kerja ahli jenjang kualifikasi 8. (dikelompokan dalam jabatan ahli).
untuk permohonan Jasa Pekerjaan Konstruksi melampirkan Sertifikat kompetensi kerja ahli jenjang kualifikasi 5 (dikelompokan dalam jabatan teknisi atau analis).

1.2 Permohonan Pergantian Data:

1.3 Permohonan Pencabutan:

Nomor Induk Berusaha (NIB).
TDUP yang dimiliki.
melampirkan Data perpajakan berupa rekaman keputusan penghapusan nomor pokok wajib pajak atau surat keterangan fiskal.
surat penyataan telah memenuhi kewajiban penyelesaian :

2. Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK).

JASA KONSULTANSI KONTRUKSI DAN PEKERJAAN KONTRUKSI

2.1 Permohonan Baru:

Nomor Induk Berusaha (NIB)
IUJK Belum berlaku efektif dari laman OSS.
melampirkan Sertifikat Badan Usaha (SBU).
rekaman sertifikat keahlian (SKA) dan/ atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang Telah dilegalisir oleh Lembaga Jasa Kontruksi.
menyerahkan rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha yang dilengkapi surat peryataan pengikat diri tenaga ahli

2.2 Permohonan Pergantian Data:

2.3 Permohonan Pencabutan:

Nomor Induk Berusaha (NIB).
IUJK yang dimiliki.
melampirkan Data perpajakan berupa rekaman keputusan penghapusan nomor pokok wajib pajak atau surat keterangan fiskal.
surat penyataan telah memenuhi kewajiban penyelesaian:

Pemohon mengakses laman OSS di alamat oss.go.id untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan mengisi pernyataan Pemenuhan komitmen Izin Lingkungan.
Pemohon Mengakses laman SICANTIK CLOUD di alamat sicantikui.layanan.go.id untuk mendaftarkan permohonan pemenuhan komitmen serta melampirkan persyaratan.
Apabila persyaratan administrasi telah lengkap maka DPMPTSP memproses rekomendasi teknis kepada Dinas Teknis terkait.
Dinas Teknis terkait melakukan peninjauan lokasi dan/atau rapat pembahasan jika diperlukan.
Rapat pembahasan sebagaimana dimaksud angka 4 dapat difasilitasi/dikoordinasikan oleh DPMPTSP.
Dinas Teknis terkait memberikan jawaban secara tertulis dan melakukan notifikasi melalui Aplikasi SICANTIK CLOUD atas pengajuan rekomendasi teknis baik yang dapat disetujui maupun yang ditolak.
Apabila Dinas Teknis Terkait menyatakan bahwa permohonan rekomendasi ditolak, maka DPMPTSP menerbitkan Surat Pembatalan Pemenuhan Komitmen dan menyerahkan atau mengemailkannya kepada pemohon apabila telah berlaku tanda tangan secara elektronik.
Apabila semua persyaratan administrasi dan rekomendasi teknis telah dinyatakan lengkap maka DPMPTSP menerbitkan Surat Pernyataan Pemenuhan Komitmen TDUP / IUJK dan menyerahkan atau mengemailkannya kepada pemohon apabila telah berlaku tanda tangan secara elektronik.
DPMPTSP setelah menerbitkan Surat Pemenuhan Komitmen TDUP /IUJK menotifikasi ke OSS bahwa pelaku usaha telah memenuhi komitmen.
OSS menyatakan TDUP/IUJK telah berlaku efektif.

3 (tiga) hari kerja setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar

Rp. 0 (nol) Rupiah