Terms and Conditions

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11  Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
3. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial.

1. Status Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) terdiri dari  :

• Tidak berbadan hukum
• Berbadan hukum

1. Pemohon Mengakses laman SICANTIK CLOUD di alamat sicantikui.layanan.go.id untuk mendaftarkan permohonan serta melampirkan persyaratan. 
2. Apabila persyaratan administrasi telah lengkap maka DPMPTSP memproses rekomendasi teknis kepada Dinas Teknis terkait.
3. Dinas Teknis terkait melakukan peninjauan lokasi dan/atau rapat pembahasan jika diperlukan.
4. Rapat  pembahasan  sebagaimana dimaksud angka 3 dapat difasilitasi /dikoordinasikan oleh DPMPTSP.
5. Dinas Teknis terkait memberikan jawaban secara tertulis dan/atau melakukan notifikasi melalui Aplikasi SICANTIK CLOUD atas pengajuan rekomendasi teknis baik yang dapat disetujui maupun yang ditolak.
6. Apabila Dinas Teknis Terkait menyatakan bahwa permohonan rekomendasi teknis ditolak, maka DPMPTSP menerbitkan Surat Penolakan dan menyerahkan atau mengemailkannya kepada pemohon apabila telah berlaku tanda tangan secara elektronik.
7. Apabila semua persyaratan administrasi dan teknis telah dinyatakan lengkap maka DPMPTSP menerbitkan Tanda Pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS). dan menyerahkan atau mengemailkannya kepada pemohon apabila telah berlaku tanda tangan secara elektronik.

1. 12 (dua belas) hari kerja pemeriksaan teknis
2. 2 (dua) hari kerja setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.

1. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
2. Keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa setempat.
3. Struktur organisasi lembaga
4. Nama, alamat dan nomor telepon pengurus dan anggota.
5. Program kerja dibidang kesejahteraan sosial
6. Modal kerja untuk pelaksanaan kegiatan.
7. Sumber daya manusia
8. Kelengkapan sarana dan prasarana
9. Nota pendirian yang dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa, Camat atau Bupati.

1. Akte pendirian yang disahkan oleh menteri hukum dan HAM.
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Hukum.
3. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
4. Keterangan domisili dari Lurah/Kepala Desa setempat.
5. Struktur organisasi lembaga
6. Nama, alamat dan nomor telepon pengurus dan anggota.
7. Program kerja dibidang kesejahteraan sosial
8. Modal kerja untuk pelaksanaan kegiatan.
9. Sumber daya manusia
10. Kelengkapan sarana dan prasarana