Pemkab Pandeglang

Dasar Hukum

Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1), sebagaimana terlah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Reklame dan Nilai Strategis Pemasangan Reklame sebagai Dasar Perhitungan Pajak Reklame;
Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 65 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Pandeglang.

Pemohon mendatangi loket BP2D;
Petugas Loket BP2D Menerima salinan (Foto Copy) Surat Ijin Reklame/Surat Keterangan Ijin Reklame yang dilengkapi berkas persyaratan wajib pajak reklame (Foto Reklame, Foto lokasi) sebagai dasar penetapan Reklame);
Petugas loket BP2D melakukan verifikasi;
Apabila objek pajak tersebut belum terdaftar wajib pajak, maka harus mendaftarkan terlebih dahulu melakukan proses pendaftaran sebagai wajib pajak;
Apabila objek pajak tersebut sudah terdaftar (memiliki NPWPD) maka Petugas Loket BP2D melakukan Input Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
Petugas loket BP2D menyerahkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Kode bayar kepada Pemohon;
Pemohon melakukan pembayaran kepada Bank Persepsi.

30 (Tiga puluh) Menit setelah berkas persyaratan lengkap dan benar.

Rp.0 (Nol Rupiah)