Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem Jaminan Sosial Nasional
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang pedoman penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4584)
Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang standar pelayanan minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota
Keputusan Menteri Sosial Nomor 111/HUK/2010 tentang Panduan Perencanaan pembiayaan pencapaian standar pelayanan minimal dibidang sosial daerah provinsi dan Daerah Kab/Kota
Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang organisasi dan tata kerja kementrian Sosial Republik Indonesia
Persyaratan
Persyaratan disesuaikan dengan apa yang akan dikonsultasikan oleh pemohon. Jika diperlukan agar membawa berkas persyaratan izin/rekomendasi seperti persyaratan yang ada dalam SP Izin terkait di DPMPTSP
Sistem, Mekanisme dan Prosedur
Pemohon mengambil nomor antrian
Pemohon berkonsultasi dengan petugas di counter dengan membawa bahan-bahan yang akan di konsultasikan
Pemohon Mengisi Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) jika konsultasi telah selesai