Terms and Conditions

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
   
2. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin Lingkungan
   
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota
   
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota
   
5. Permen LHK Nomor P.25/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tentang Pedoman Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
   
6. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Laksana Kerja Dinas Lingkungan Hidup
   

Persyaratan

Persyaratan disesuaikan dengan apa yang akan dikonsultasikan oleh pemohon. Jika diperlukan agar membawa berkas persyaratan izin/rekomendasi seperti persyaratan yang ada dalam SP Izin terkait di DPMPTSP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian
2. Pemohon berkonsultasi dengan petugas di counter dengan membawa bahan-bahan yang akan di konsultasikan
3. Pemohon Mengisi Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) jika konsultasi telah selesai

Jangka Waktu

30 - 60 Menit

Biaya/Tarif

Rp. 0 (Nol) Rupiah